REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Kawasan metropolitan Rebana menguatkan posisi Kota Cirebon, Jawa Barat sebagai kota dagang dan jasa. 

Kawasan Rebana terdiri atas tujuh kota dan kabupaten. Yakni, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang.

"Dalam kawasan metropolitan Rebana, nantinya ada pembagian fungsi dan peran di masing-masing daerah," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi, usai Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Metropolitan Rebana di Ruang Adipura Kencana, Kantor Wali Kota Cirebon, Selasa (22/12).

Khusus untuk Kota Cirebon, lanjut Agus, kawasan metropolitan Rebana nantinya akan menguatkan Kota Cirebon sebagai kota perdagangan dan jasa. ''Pertumbuhan dengan dan tanpa kawasan metropolitan Rebana signifikan sekali perbedaannya,'' kata Agus.

Sekretaris Bappeda Jabar, Iendra Sofyan, menjelaskan, saat ini kawasan metropolitan Rebana tengah didorong menjadi salah satu Proyek  Strategis Nasional (PSN) di Indonesia. ''Kenapa PSN? Karena nanti seluruh kebijakan akan masuk dan mendukung kawasan Rebana,'' kata Iendra. 

Selain itu, melalui PSN, sejumlah kemudahan dan dukungan infrastruktur juga akan didapatkan. Jawa Tengah dan Jawa Timur, lanjut dia, juga telah keluar Perpres Nomor 79 dan 80 mengenai pengembangan ekonomi berbasis kawasan.

Sebagai jantung pertumbuhan kawasan tersebut, ada Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang. Selain itu, adapula Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka yang berfungsi sebagai pusat konektivitas dan logistik. 

Kawasan Metropolitan Rebana juga diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jabar di masa depan, melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi serta berkelanjutan. ''Jadi tidak semrawut,'' kata Iendra.

Saat ini, lanjut Iendra, peraturan daerah, rencana tata ruang dan tata wilayah (RT/RW) juga tengah dalam proses revisi di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI dan masuk ke perubahan RPJMD Jabar.

''Tapi harapan kami bukan perda, justru perpres melalui PSN,'' ujar Iendra. 

Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Dodi Slamet Riyadi, mengungkapkan, konsep pembangunan yang terintegrasi sangat dibutuhkan. Sebab tanpa itu, pembangunan akan lambat.

Untuk itu, pemerintah pusat akan menyiapkan infrastruktur untuk konsep kawasan Metropolitan Rebana. 

Meski demikian, Dodi berpesan agar sumber daya manusia (SDM) juga harus disiapkan. Dengan demikian, masyarakat di Cirebon dan sekitarnya nantinya tidak hanya menjadi penonton dengan kemajuan pembangunan yang terjadi di daerah-daerah kawasan metropolitan Rebana. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika