REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tak ada perwakilan PB Djarum di kepengurusan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) 2020-2024. Kendati demikian, Ketua PB Djarum Yoppy Rosimin memastikan itu tak akan lantas memengaruhi komitmen Djarum kepada dunia bulu tangkis Indonesia.
"Sejak 2012 kita sudah terlibat dalam kepengurusan PBSI. Setelah delapan tahun biarlah kita di luar saja, agar ada warna baru di PBSI dalam empat tahun kedepan," kata Yoppy.
Yoppy menambahkan, sebenarnya untuk pengurus ada beberapa personal dari Djarum yang ditawari posisi. "Ada yang ditawari untuk bergabung, tetapi saya tidak tahu siapa saja. Dengan tidak adanya yang jadi pengurus PBSI. Kini saatnya kita fokus untuk mengurus klub," ujarnya menambahkan.
Ia menyatakan, PB Djarum akan tetap mendukung bulu tangkis Indonesia dan pengurus PBSI agar solid. Jika ada pelatih dan pemain klub PB Djarum yang diminta pelatnas tentu, kata dia, akan diberikan. "Kita hanya tidak terlibat di pengurus," ujarnya.
Untuk pendanaan maupun sponsor, menurut Yoppy, Djarum tidak akan menarik diri. "Kontrak kita akan habis akhir tahun. Ke depannya sesuai dengan pernyataa Ketua Umum PBSI (Agung Firman Sampurna), sponsorship akan dikaji berdasarkan bisnis to bisnis, karena ingin menuju industri olahraga," ujarnya.
"Untuk event seperti Sirkuit Nasional, Indonesia Master, Indonesia Open. Itu semua milik PBSI. Kita hanya sebagai sponsor. Seperti harapan ketua PBSI akan ada sponsor lain, kita tentu senang jika banyak yang membantu bulu tangkis. Kalau kita ditawari jadi sponsor ajang-ajang itu, kajiannya tentu bisnis to bisnis. Kalau dari visi kita dukung," kata dia.
Ketua umum PBSI Agung Firman Sampurna menyatakan, hubungan PBSI dengan PB Djarum dan induk perusahaan yang menaungi klub asal Kudus, Jawa Tengah itu baik-baik saja.
"Hubungan dengan Djarum baik-baik saja. Nantinya sistem pendanaan atau sponsor akan kita ubah. Sebelumnya lebih banyak dengan CSR atau charity. Ke depannya akan memakai pendekatan bisnis, dengan Corporate Branding," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika