REPUBLIKA.CO.ID, PALMBEACH -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani anggaran dan paket bantuan senilai 2,3 triliun dolar AS. Langkah ini membuat jutaan masyarakat AS dapat kembali menerima bantuan Covid-19 dan mencegah pemerintah federal mengalami shutdown di tengah krisis virus corona.
Sebelumnya Trump, yang kalah dalam pemilihan presiden 3 November lalu dari Joe Biden, menolak menandatangani paket bantuan yang telah disahkan Kongres pekan lalu. Namun anggota parlemen dari Partai Demokrat maupun Republik menekannya untuk menandatangani paket tersebut.
Trump yang akan hengkang dari Gedung Putih bermain golf pada Ahad (27/12) saat pemerintah AS berpotensi mengalami shutdown. Ia meminta Kongres meningkatkan bantuan dari 600 dolar AS menjadi 2.000 dolar AS dan memotong sejumlah pengeluaran lain.
Belum diketahui mengapa Trump yang menolak mengakui kekalahannya dari Biden mengubah pikirannya. Penolakannya menandatangani anggaran tersebut dapat memicu krisis yang lebih lanjut.
Pejabat-pejabat Gedung Putih bungkam mengenai keputusan Trump tersebut. Namun sejumlah sumber yang mengetahui situasi ini mengatakan beberapa penasihat Trump mendesaknya menandatangani anggaran tersebut sebab tidak keuntungan yang didapatkan apabila terus menolaknya.
Partai Demokrat setuju jika paket bantuan menjadi 2.000 dolar AS. Akan tetapi banyak anggota Partai Republik menolak usulan tersebut.
Sebagian besar ekonom juga sepakat demi menggerakan perekonomian maka bantuan tersebut seharusnya lebih tinggi lagi. Namun mereka mengatakan masyarakat AS sudah sangat membutuhkan bantuan karena karantina nasional masih diperlukan.
Paket bantuan itu akan diberikan pada 14 juta warga AS melalui program yang tenggat waktunya habis pada Sabtu (26/12) lalu. Akan tetapi bantuan akan dimulai lagi setelah Trump menandatangani anggaran dan paket bantuan tersebut.
Paket ini termasuk pengeluaran pemerintah sebesar 1,4 triliun dolar AS untuk mendanai badan-badan pemerintah. Jika Trump tidak menandatanganinya maka pemerintah AS akan shutdown pada Selasa (29/12) besok dan jutaan pegawai pemerintah AS tidak mendapatkan gaji mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika