Selasa 05 Jan 2021 13:06 WIB

Indef: Bansos Tunai Lebih Berdampak Pada Ekonomi

Bansos tunai rawan pungli oleh oknum daerah dalam penyalurannya.

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Friska Yolandha
Petugas memeriksa data diri warga saat penyaluran bantuan sosial (bansos) Provinsi Jawa Barat Tahap ke-IV di Kantor Pos Bandung, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa (29/12). Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mendistribusikan bansos sebesar Rp100 ribu dalam bentuk tunai kepada 1.903.383 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) penerima bantuan sosial dan ditargetkan selesai pada Rabu (30/12). Foto: Abdan Syakura/Republika
Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Petugas memeriksa data diri warga saat penyaluran bantuan sosial (bansos) Provinsi Jawa Barat Tahap ke-IV di Kantor Pos Bandung, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa (29/12). Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mendistribusikan bansos sebesar Rp100 ribu dalam bentuk tunai kepada 1.903.383 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) penerima bantuan sosial dan ditargetkan selesai pada Rabu (30/12). Foto: Abdan Syakura/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menyiapkan bantuan tunai se-Indonesia senilai Rp 110 triliun. Bantuan tunai tersebut ditujukan untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. 

Penyaluran bansos sebagian disalurkan oleh bank pelat merah, dan PT Pos Indonesia (persero). Menurut Ekonom Indef Bhima Yudhistira, efek ekonomi bantuan secara tunai lebih besar karena kebutuhan tiap penerima berbeda.

Baca Juga

"Ada yang beli makanan, ada yang untuk bayar tagihan listrik dan keperluan lain. Harapannya langsung bisa dibelanjakan setelah bantuan diterima," ujar Bhima kepada Republika.co.id, Selasa (5/1).

Penyaluran tunai diharapkan dapat mengurangi potensi korupsi, yang sebelumnya membayangi penyaluran bansos sembako. Hal ini karena seluruh transaksi tercatat di bank, dibandingkan dengan risiko suap dan mark up dalam pengadaan sembako.

Kendati begitu, ia memperingatkan adanya risiko pungli oleh oknum di level daerah dalam penyaluran bantuan tunai. 

"Jadi pola bansos berubah, punglinya juga berubah dari hulu ke hilir. Aparat penegak hukum dan pengawas harus lebih sigap melihat celah ini," tutur Bhima.

Selain itu, perlu diingat bahwa literasi keuangan di Indonesia masih cukup rendah. Namun, penyaluran melalui PT Pos Indonesia dinilai tepat untuk menjangkau daerah miskin yang belum terjangkau bank.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement