REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons adanya survei yang menyebut bahwa elektabilitas PKS alami kenaikan. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Ahmad Fathul Bari mengatakan salah satu faktornya yaitu upaya PKS untuk terus konsisten menjaga tatanan demokrasi dengan tetap berada di luar Pemerintahan.

"Wujud konsistensi PKS itu mungkin salah satu faktor yang dilihat oleh publik," kata Fathul kepada Republika.co.id, Kamis (7/12).

Fahtul menjelaskan, sepanjang tahun 2020 ini, konsistensi PKS sebagai oposisi di Parlemen juga bisa dilihat publik. PKS melalui Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI secara tegas menolak disahkannya Perppu No.1 Tahun 2020 dan RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU, serta catatan kritis lainnya di berbagai aspek kebijakan lainnya.

Kendati demikian, PKS sebagai oposisi tidak hanya kritis, tetapi juga konstruktif secara obyektif. Artinya PKS akan mendukung kebijakan dan program Pemerintah yang pro rakyat, tetapi juga kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Apalagi, ia melanjutkan saat ini Indonesia  berada dalam masa pandemi yang bukan hanya membutuhkan kebijakan dan penanganan yang baik, tetapi juga memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik serta harus tetap terus menjaga semangat demokrasi. "Bukan malah membuat situasi semakin bertambah buruk dengan penyelewengan anggaran dan kebijakan serta terkesan membatasi ruang demokrasi bagi masyarakat yang bersuara kritis," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika