REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan instruksi khusus terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Muhammadiyah meminta warga persyarikatannya memberi keteladanan pelaksanaan PPKM.
Segenap warga, pimpinan dan kader Muhammadiyah diminta memberikan keteladanan dalam PPKM. Akan ada pembatasan kegiatan lingkungan persyarikatan mulai dari kegiatan perkantoran majelis, lembaga dan amal usaha Muhammadiyah/Aisyiyah.
Sedapat mungkin menerapkan work from home (wfh), namun bila tidak dimungkinkan maksimal 25 persen total pegawai. Kegiatan perkantoran yang dapat dilaksanakan secara daring antara lain rapat, menerima tamu dan lain-lain.
Khusus amal usaha bidang kesehatan, menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan dengan tetap menerapkan prokes yang berlaku. Kegiatan seperti pengajian, pelantikan, pelatihan, seminar dan lain-lain diminta daring.
Kegiatan ibadah selama PPKM sedapat mungkin di rumah masing-masing, bila dilaksanakan di masjid perlu lebih memperketat prokes. Warga diminta menahan diri agar tidak ke luar rumah, tidak menerima tamu dan tetap mematuhi prokes.
Jika ada anggota keluarga yang ke luar rumah, setiap keluarga lain harus ada usaha-usaha identifikasi terjadinya resiko penularan di keluarganya tersebut. Terutama, kegiatan ke luar rumah yang membuat kerumunan.
MCCC semua tingkatan diminta melakukan monitoring dan melaporkan ke MCCC setingkat di atasnya. Ketua PP Muhammadiyah, dr Agus Taufiqurrohman mengatakan, PP Muhammadiyah sudah pula menyampaikan tuntunan vaksinasi.
"Tuntunan Vaksinasi untuk Pencegahan Covid-19 Sesuai Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah," kata Agus, Kamis (14/1).
Kemudian, ia mengingatkan, seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah dan amal usaha bidang kesehatan harus terlibat aktif menyukseskan program vaksinasi. Itu merupakan salah satu usaha bersama mengakhiri pandemi Covid-19.
"Dengan tetap tidak melupakan penerapan 3M memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan 3T testing, tracing dan treatment," ujar Agus.
