REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Klisenya persoalan sampah sejak dahulu kala membuat lebih banyak orang memilih untuk tak peduli, bahkan masa bodoh. Sementara sebagian yang lain justru menggantungkan hidup dari bisnis daur ulang sampah yang sejatinya amat menjanjikan.

Namun sebenarnya, solusi integral untuk mengatasi masalah sampah di tanah air belum sepenuhnya memiliki peta jalan yang jelas. Maka menjadi kabar baik ketika pada awal tahun ini saat semua pihak fokus pada penanganan pandemi, pemerintah menyatakan akan mencari jalan keluar terbaik melalui sinergi terkait masalah sampah.

Mereka menyadari bahwa penanganan sampah perlu kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, dan seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi ini pun diyakini akan menjadi kemitraan yang inklusif dalam upaya penanganan sampah, baik yang ada di darat maupun di laut.

Dengan adanya keterlibatan lebih banyak pihak, penanganan sampah bukan lagi sekadar kerja sama bisnis seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Tapi lebih dari itu, sampah adalah masalah lingkungan yang harus diselesaikan secara bersama.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian, Atong Soekirman, menekankan perlunya membangun kebiasaan atau habit untuk mengelola sampah ini dari awal bagi masyarakat Indonesia. Artinya, mulai dari tingkat PAUD atau pendidikan anak usia dini perlu adanya program pendidikan terkait bagaimana cara pengolahan sampah yang baik dan benar.

Menurut dia, masyarakat memang harus dididik dari sejak usia dini. Apalagi selama ini di negara lain seperti Jepang, Singapura, dan negara-negara di Eropa bisa melakukan itu, maka bukan tidak mungkin Indonesia pun bisa melakukannya.

Untuk itu, ia melihat pentingnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang juga harus dilibatkan dalam sinergi untuk pemecahkan permasalahan sampah.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam pengelolaan sampah. Semua harus berbagi peran dan paham tugas masing-masing mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota.

“Dalam hal ini, semua kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sampah ini harus benar-benar diimplementasikan secara nyata,” katanya, belum lama ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika