REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Australia bergabung Amerika Serikat (AS) dan Inggris terkait kekhawatiran mereka mengenai penggunaan produk dari wilayah Xinjiang, China dalam rantai pasokan global. Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne meminta perusahaan Australia yang mengambil barang dari Xinjiang untuk memeriksa rantai pasokan dan pemasok dengan benar.
Pemerintah Australia berusaha meningkatkan tekanan kepada China atas perlakuan mereka terhadap minoritas Muslim etnis Uighur. AS mengatakan, China telah menahan lebih dari satu juta orang Uighur dan etnis dan agama minoritas lainnya di kamp-kamp 'pendidikan ulang'.
Pemerintah China berulang kali menolak klaim tersebut dengan alibi mereka memerangi separatisme dan ekstremisme agama di wilayah tersebut.
Australia menyusul sikap serupa yang telah lebih dahulu dilalukan Inggris dan AS. Inggris pada bulan ini akan mendenda perusahaan jika mereka menutup-nutupi impor dari Xinjiang, sementara AS pada pekan ini melarang masuknya semua produk kapas dan tomat dari wilayah tersebut dengan alasan kekhawatiran atas kerja paksa.