Kamis 31 Aug 2023 13:47 WIB

Cina Tolak Upaya Inggris Intervensi Urusan Hong Kong dan Xinjiang

Penolakan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Menlu Inggris James Cleverly.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nidia Zuraya
Pedagang cendera mata dari kalangan etnis minoritas Muslim Uighur memainkan alat musik untuk menarik pengunjung di objek wisata Kota Tua Kashgar, wilayah selatan Daerah Otonomi Xinjiang, Cina.
Foto: Antara/M. Irfan Ilmie
Pedagang cendera mata dari kalangan etnis minoritas Muslim Uighur memainkan alat musik untuk menarik pengunjung di objek wisata Kota Tua Kashgar, wilayah selatan Daerah Otonomi Xinjiang, Cina.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Pemerintah Cina menolak adanya intervensi dari Inggris terkait isu-isu domestiknya, termasuk terkait Hong Kong dan Xinjiang. Beijing menegaskan hal tersebut saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly, Rabu (30/8/2023).

“Urusan yang berkaitan dengan Hong Kong, Xinjiang, dan Tibet adalah urusan dalam negeri Cina, dan negara lain tidak berhak ikut campur,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin ketika menjawab pertanyaan tentang apakah Cina menerima diangkatnya isu hak asasi manusia (HAM), termasuk terkait Hong Kong dan Xinjiang, oleh Cleverly dalam lawatannya.

Baca Juga

Wang mengatakan, selama kunjungan Cleverly, kedua belah pihak akan melakukan komunikasi mendalam mengenai hubungan bilateral serta isu-isu internasional dan regional yang menjadi kepentingan bersama. “Kami berharap Inggris akan bekerja sama dengan Cina untuk memperdalam pertukaran dan meningkatkan pemahaman dalam semangat saling menghormati, sehingga dapat mendorong perkembangan hubungan Cina-Inggris yang stabil,” ucapnya.

Menurut keterangan Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris, kunjungan Cleverly ke Cina bertujuan memperkuat saluran komunikasi guna memajukan serta melindungi kepentingan Inggris. Dalam kunjungannya, Clverly akan membahas berbagai isu, mulai dari perubahan iklim hingga isu-isu terkait kawasan.

“Selama kunjungannya, Menlu (Cleverly) akan membahas kewajiban hak asasi manusia Beijing, termasuk yang berkaitan dengan komunitas di Xinjiang dan Tibet. Dia juga akan menantang Cina atas terkikisnya otonomi, hak, dan kebebasan di Hong Kong berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan Beijing, serta kepentingan Inggris lainnya termasuk sanksi yang dijatuhkan pada anggota parlemen Inggris,” ungkap Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris.

Menurut Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris, penting untuk membahas isu-isu tersebut secara tatap muka. Dalam lawatannya, dia dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Cina Han Zheng dan Menlu Cina Wang Yi.

Pada Selasa (29/8/2023) lalu, Cleverly pun sempat menyinggung tentang agenda kunjungannya ke Beijing. Dia mengatakan, saat ini tidak ada masalah global yang dapat diselesaikan tanpa keterlibatan Cina. “Tidak ada masalah global yang signifikan, mulai dari perubahan iklim hingga pencegahan pandemi, dari ketidakstabilan ekonomi hingga proliferasi nuklir, yang dapat diselesaikan tanpa Cina,” kata Cleverly, dikutip Anadolu Agency.

“Ukuran, sejarah, dan signifikansi global Cina berarti bahwa mereka tidak dapat diabaikan, namun hal ini juga disertai dengan tanggung jawab di panggung global. Tanggung jawab itu berarti Tiongkok memenuhi komitmen dan kewajiban internasionalnya,” tambah Cleverly.

Oleh sebab itu, dia menilai penting untuk mengelola hubungan Inggris dengan Cina. Cleverly akan menjadi menlu Inggris pertama yang berkunjung ke Cina dalam lima tahun.

sumber : Anadolu Agency
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement