REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) terkait kinerja lembaga antirasuah. KPK mengatakan, hasil survei itu menjadi ekspektasi publik terhadap KPK.

"Hasil survei tersebut sebagai cerminan ekspektasi publik kepada KPK," kata Plt Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (26/1).

Survei mendapati bahwa 85,8 persen responden menilai kinerja KPK membaik. Hal itu karena banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK termasuk terhadap dua menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo.

survei juga mendapati kalau 84,3 persen publik menganggap strategi represif adalah pilar pemberantasan korupsi yang efektif dibandingkan dengan strategi lainnya, seperti strategi edukasi (68,8 persen) dan strategi sistem perbaikan (72-77,9 persen).

Ali mengatakan, penilaian publik itu tentu menjadi motivasi untuk bagi KPK untuk terus bekerja sebaik mungkin. Dia melanjutkan, KPK selalu terbuka atas masukan dan kritikan dari masyarakat.

Kendati, ketika responden diberikan pilihan "banyak OTT" atau "korupsi sedikit" sebagai indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, pilihan responden terpolarisasi menjadi 50:50. Sebanyak 50,7 persen responden memilih "banyak OTT" sebagai indikator keberhasilan dan terdapat 49,3 persen lainnya yang memilih "korupsi sedikit".

Berdasarkan survei, dampak yang dilakukan dari OTT dua menteri adalah meningkatnya kepercayaan publik pada KPK di antara lembaga negara lain di Indonesia. Sejauh ini, KPK menjadi lembaga yang paling dipercaya di urutan ke-3 setelah TNI dan presiden dengan rata-rata di angka 6,90 dalam interval 1 hingga 10.

Ikuti Whatsapp Channel Republika