REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI-—Pemerintah Kota Bekasi melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan Pemerintah Kota Bekasi mengenai pengkajian, penerapan dan pemasyarakatan teknologi dalam menyelesaikan masalah sampah di Bantargebang.

Penandatanganan kesepahaman ini berkaitan dengan teknologi dalam pengolahan sampah di Bantargebang menjadi tenaga listrik, dukungan penuh dari BPPT untuk aspek kerjasama dalam pemusnahan sampah menggunakan teknologi terkini.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menerangkan, wilayahnya sudah menjadi tempat pembuangan sampah dari Jakarta sejak 1985. Setiap harinya, TPST Bantargebang menampung 100 ton sampah. "Memusnahkan sampah sebanyak 100 ton perhari, bukan lagi mengelola, kemungkinan tidak ada kota atau kabupaten di dunia yang mampu menerima 100 ton perharinya, akan tetapi Kota Bekasi mampu,” ujar Rahmat.

Namun, ia mengharapkan adanya terobosan baru sebagai salah satu mitra DKI Jakarta dalam memecahkan persoalan sampah dengan berkenaan Feasibility Study (FS) yang telah bersama disepakati agar diuji kelayakan dan menjadi proyek keberhasilannya.

Kepala BPPT, Hammam Riza, mengatakan, tata kelola penanganan sampah dengan teknologi tepat guna daya merupakan tambahan kemajuan perekonomian Kota Bekasi, kami dari BPPT sangat betul dapat menyumbangkan pemikiran pelaksannaan teknologi.

Permaslahan sampah di Kota Bekasi adalah pusat perekonomian lingkar ibu kota (Jabodebek) begitu besarnya ekonomi tumbuh di sana, dalam konteks jangka panjangnya, pembangunan tenaga listrik tenaga sampah."Saya kira ini bisa menjadi program champion dan menerobos mengkomersilkan Waste 4 change, PLTSa sebesar 100 ton ini bisa dimanfaatkan untuk projek mendorong ekosistem inovasi" ujar Hammam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika