Kamis 28 Jan 2021 12:14 WIB

BKKBN Mulai Mutakhirkan Data Stunting Tahun Ini

BKKBN dipercaya menjadi pimpinan program pelaksanaan pengurangan stunting.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Mas Alamil Huda
Pengendara motor melintas di dekat mural stunting di Jakarta, beberapa waktu lalu. Kemenko PMK menyatakan berdasarkan data saat ini angka stunting di Indonesia masih sebesar 27,9 persen, sementara target angka stunting yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sebesar 14 persen pada 2024.
Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan
Pengendara motor melintas di dekat mural stunting di Jakarta, beberapa waktu lalu. Kemenko PMK menyatakan berdasarkan data saat ini angka stunting di Indonesia masih sebesar 27,9 persen, sementara target angka stunting yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sebesar 14 persen pada 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mulai melakukan pemutakhiran data penderita stunting tahun ini. Pengumpulan data stunting dilakukan sejalan dengan pendataan keluarga yang rutin dilakukan BKKBN. 

"Sekaligus di dalamnya melaksanakan pendataan tentang keluarga yang risiko tinggi melahirkan anak stunting" ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam pembukaan Rakornas Program Bangga Kencana di Istana Negara, Kamis (28/1). 

Pemutakhiran data ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan angka stunting. Presiden Jokowi mematok target penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024 mendatang, dari 27,6 persen tahun 2019 lalu. Risiko peningkatan angka stunting membayangi pada 2020-2021 ini karena pandemi Covid-19 masih berlangsung. 

"Kami didukung penyuluh KB yang ada di desa dan juga kader KB di seluruh wilayah di Indonesia siap untuk menurunkan target penurunan stunting menjadi 14 persen di tahun 2024," ujar Hasto. 

Sebelumnya, Menteri Koorditor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat menyebutkan, sebanyak 54 persen dari angkatan kerja di Indonesia saat ini adalah penyintas stunting. Presiden, ujar Muhadjir, juga memerintahkan agar seluruh anggaran penanganan stunting yang tersebar di 20 kementerian/lembaga bisa difokuskan kepada beberapa K/L saja yang memang punya perpanjangan tangan ke akar masalah.

Itu pun, presiden meminta ada satu kementerian atau lembaga yang ditunjuk sebagai pimpinan pelaksana. "Sehingga nanti kalau presiden meminta pertanggungjawaban jelas siapa yang bertanggung jawab di dalam penanganan stunting ini. Diputuskan ketua pelaksana program penanganan stunting ini di bawah BKKBN," kata Muhadjir. 

BKKBN dipercaya menjadi pimpinan program pelaksanaan pengurangan stunting karena dipercaya memiliki jejaring yang kuat hingga masyarakat bawah. Stunting sendiri menjadi perhatian presiden lantaran kondisi kesehatan ini berdampak terhadap kualitas SDM Indonesia. 

"Kenapa angka stunting ini menjadi perhatian bapak presiden? Karena kita tahu bahwa kalau anak sudah terlanjur kena stunting pada usia 10 hari awal kehidupan maka perkembangan kecerdasannya tidak akan bisa optimal sampai nanti dewasa mencapai usia produktif," ujar Muhadjir.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement