REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih mengkaji pembangunan kantor gubernur yang baru setelah ambruknya gedung pusat pemerintah setempat akibat diguncang gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo.
"Saya sendiri bersama tim segera pastikan rancangan anggaran biaya (RAB) dan desain arsitekturnya kemudian paling tidak pada Februari 2021, kami sudah ekspose di Kementerian PUPR dan juga akan melibatkan kementerian terkait," kata Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris di Mamuju, Jumat (29/1).
Ia mengatakan desain gedung baru Kantor Gubernur Sulbar pascaambruk itu akan dirancang secara modern dengan konsep "high tech" atau berteknologi tinggi.
"Kami ingin nanti kantor gubernur yang baru tersebut sudah berbasis teknologi tinggi. Jadi semua orang yang masuk harus melek teknologi, tidak ada lagi meja, tidak ada ruangan-ruangan yang tersekat. Jadi kami nanti akan bangun kantor modern," terang Muhammad Idris.
Terkait lokasi pembangunan kantor gubernur baru tersebut Muhammad Idris menyebut bahwa lokasi pembangunannya juga masih dalam proses pengkajian.
"Saat meninjau lokasi kantor gubernur yang ambruk, Presiden Joko Widodo meminta kalaupun dibangun di tempat ini, 'main building' atau bangunan utamanya jangan lebih dari tiga lantai, paling normal dua lantai," ungkap Muhammad Idris.
Ia juga menyampaikan bahwa gedung baru Kantor Gubernur Sulbar tersebut harus benar-benar dirancang tahan gempa sehingga jika kembali terjadi gempa maka tidak sampai terlalu berdampak pada jalannya roda pemerintah di daerah itu.
"Bahwa itu model yang dulu dipakai dengan desain arsitektur yang tidak hilang nah itu lain persoalan. Oleh karena itu, nanti akan dirancang ulang dan harus ada kesadaran bahwa ini kami berada di 'ring of fire' atau daerah rawan gempa sehingga bangunannya nanti betul-betul dirancang tahan gempa," jelas Muhammad Idris.
Dia berharap secepatnya dibangun dan saat ini dirinya bersama tim masih menyusun RAB dan rancangan arsitekturnya sehingga bisa segera diusulkan ke kementerian. Ia juga berharap pembangunan kembali gedung-gedung perkantoran di kompleks Kantor Gubernur Sulbar yang ambruk dan rusak akibat gempa, mendapat dukungan dana dari pemerintah pusat.
"Kami berharap pemerintah pusat mau membantu sebab kemampuan keuangan Sulbar sangat terbatas," ujar Muhammad Idris.
Saat gempa bumi berkekuatan 6, 2 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, sejumlah infrastruktur dan fasilitas umum serta fasilitas pemerintah di daerah itu ambruk dan rusak. Termasuk, gedung utama berlantai empat Kantor Gubernur Sulbar yang ambruk dan beberapa bangunan lainnya rusak akibat diguncang gempa.
Berdasarkan data BNPB, kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo yang mengguncang wilayah Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju pada Jumat dinihari (15/1), yakni di Kabupaten Majene satu Kantor Danramil rusak, 17 fasilitas kesehatan, 4. 099 rumah dan sebanyak 32 fasilitas ekonomi dan perkantoran yang rusak, delapan titik jalan rusak, tujuh jembatan rusak , 149 rumah ibadah dan 27 unit fasilitas sekolah dan pendidikan.
Di Kabupaten Mamuju, tercatat 9.984 rumah rusak, satu hotel, satu minimarket, kantor gubernur, lima unit fasilitas kesehatan, tiga jembatan rusak dan satu pelabuhan, lima fasilitas sekolah dan pendidikan serta 260 unit tempat ibadah.
Gempa bumi tersebut menyebabkan 105 orang meninggal dunia dan tiga orang dinyatakan hilang. Total kerugian akibat gempa tersebut ditaksir mencapai Rp 1,18 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika