REPUBLIKA.CO.ID, LONDON—Muslim Census, organisasi independen yang fokus mendata dan mengindentifikasikan persoalan yang dihadapi Muslim Inggris, menemukan bahwa 79 persen Muslim Inggris mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintah.
Dalam jajak pendapatnya, melibatkan 1000 Muslim dengan rentang usia 16 hingga 64 tahun lebih, mereka menemukan bahwa 42 persen koresponden merasa ‘sangat tidak puas’ dengan kinerja pemerintah, dan 37 persen lainnya mengatakan ‘agak tidak puas.’ Sementara itu, hanya 3 persen umat Islam yang mengaku puas dengan pemerintahan.
Survei tersebut juga menemukan bahwa lebih dari 95 persen Muslim mengatakan mereka "tidak yakin" atau "cenderung tidak mempercayai" pemerintah. Sebanyak 57 persen di antaranya mengatakan, kurangnya kepercayaan ini disebabkan oleh kesalahan penanganan dan ketidakadilan pemerintah sebelumnya atau saat ini, dengan sebagian besar masalah tidak berpusat pada Muslim.
Misalnya, tanggapan menyebutkan skandal The Windrush, ketidakadilan terhadap korban kebakaran Menara Grenfell, disparitas terkait kemiskinan di seluruh Inggris, komentar Boris Johnson dan Priti Patel tentang gerakan Black Lives Matter, dan penanganan pandemi virus corona saat ini.
Sementara itu, sebanyak 41 persen lainnya mengatakan bahwa kurangnya kepercayaan mereka disebabkan oleh Islamofobia dari pemerintah. 92 persen koresponden juga mengatakan bahwa ada masalah Islamofobia dalam pemerintah.
Bukan hanya Islamofobia, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak Muslim yang kurang puas dengan pemerintah. Salah satunya adalah ketika Johnson menyebut perempuan berniqab tampak seperti ‘kotak surat’. Johnson juga dianggap selalu menunda penyeledikan tentang Islamofobia dan penindasan yang menyasar Muslim. Survei tersebut juga menemukan bahwa:
Dari segi rekomendasi, perubahan legislatif adalah metode paling populer yang direkomendasikan umat Islam untuk mengatasi Islamofobia dalam pemerintahan, termasuk perubahan undang-undang pers dan kebijakan kontra-terorisme. 25 persen dari peserta menyatakan keinginan untuk melakukan penyelidikan terhadap Islamofobia dalam pemerintahan dan agar tokoh masyarakat dimintai pertanggungjawaban atas pernyataan dan tindakan Islamofobia mereka.
Pemberdayaan komunitas Muslim disebutkan 24 persen peserta yang ingin menciptakan perubahan, termasuk keterlibatan pemerintah dengan organisasi kecil dan pemberdayaan umat Islam dengan mendorong partisipasi sipil dan meningkatkan representasi dalam politik, layanan sipil, media dan penyiaran.
Sedangkan 19 persen koresponden juga meminta pemerintah meningkatkan kesadaran tentang Islam dan Islamofobia, turut terlibat antar-komunitas, mengembangkan program pelatihan dan pendidikan.
Sumber: 5pillarsuk
Ikuti Whatsapp Channel Republika