REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyambut baik rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memprioritaskan ulama untuk divaksinasi. Kendati demikian, sampai saat ini, Muhammadiyah mengaku belum ada komunikasi dari pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maupun Satgas Penanganan Covid-19.

“Saya tidak tahu kalau dinas kesehatan provinsi telah menghubungi tingkat wilayah. Tetapi, dari wilayah belum ada yang konfirmasi ke pimpinan pusat, termasuk MCCC,” kata Wakil Ketua bidang Jaringan Persyarikatan Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Arif Jamali Muis, Selasa (9/2).

Belum adanya komunikasi ini membuat pihaknya belum membuat daftar ulama Muhammadiyah yang siap divaksin. PP Muhammadiyah, kata Arif, memilih menunggu koordinasi dan komunikasi dengan Satgas atau Kemenkes mengenai vaksinasi tokoh agama atau ulama PP Muhammadiyah.

“Muhammadiyah bisa menyiapkan data-data tersebut kemudian divaksin. Jadi, Muhammadiyah dalam posisi menunggu pemerintah, baik Satgas atau Kemenkes untuk penyiapannya,” ujar dia.