REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah diminta segera memanfaatkan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) untuk mempercepat pembangunan tol listrik atau sistem jaringan transmisi listrik. Sebab selama ini kendala pelaksanaan berbagai infrastruktur kerap terjadi di tingkat pemerintah daerah. 

"Daerah seharusnya berkolaborasi dengan PT PLN, bukan berkompetisi antardaerah. Masalah yang dihadapi PLN dalam menjalankan programnya selalu tersendat di lapangan," ujar Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah dalam keterangan resmi, Rabu (10/2).

Menurutnya pembangunan gardu-gardu induk listrik berbagai daerah, mesti ada koordinasi yang baik antara PLN dan masing-masing kepala daerah.  "Sejauh ini banyak kepala daerah yang kurang peka dengan rencana pembangunan sistem transmisi listrik yang terintegrasi, walaupun ada juga yang responsif. Pemerintah pusat bisa menarik kewenangan pemda terkait proyek infrastruktur listrik itu melalui regulasi Omnibus Law,” ucapnya.

Trubus menyebut persoalan lain yang dihadapi PLN melakukan percepatan proyek pembangunan tol listrik juga disebabkan rendahnya partisipasi publik terutama mengenai pembebasan lahan. "Penolakan banyak dilakukan masyarakat, tetapi PLN harus tetap jalan, karena kaitannya dengan prinsip cost and benefit," katanya.