REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih tidak menggarap sumur minyak rakyat.

“Bedalah. Beda barangnya,” ucap Bahlil ketika ditemui di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Bahlil menyampaikan bahwa koperasi yang menggarap sumur minyak rakyat merupakan koperasi-koperasi khusus, bukan koperasi yang menjual bahan pokok. Menurut dia, Koperasi Desa Merah Putih merupakan koperasi yang menjual bahan-bahan pokok.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, sumur rakyat akan dikelola oleh koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), atau usaha kecil dan menengah (UKM) milik masyarakat di daerah tersebut.

Perusahaan minyak dan gas bumi (migas) atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di dekat sumur rakyat itu nantinya akan membeli produksi sumur rakyat seharga 70–80 persen dari harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

“Jadi, metodenya, (sumur rakyat) bukan dikerjasamakan. Itu nanti dikelola oleh koperasi, BUMD, dan UKM. Bukan koperasi yang jual kerupuk, bukan, ya. Bukan koperasi yang jual bahan pokok,” tutur Bahlil.

Di sisi lain, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan rencana besar pemerintah untuk melibatkan pelaku usaha menengah dalam pengelolaan sumur rakyat untuk meningkatkan lifting minyak nasional.

Ia menuturkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan bersinergi dengan Kementerian UMKM untuk mendorong optimalisasi sumur tua nasional melalui pemberdayaan koperasi dan pelaku usaha menengah berbasis potensi daerah.

Menurut Maman, pengelolaan sumur rakyat oleh usaha menengah akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional dan membuka lapangan kerja baru di sektor energi rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika