REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memastikan berbagai bantuan sosial (bansos) dan stimulus ekonomi terus disalurkan agar masyarakat tidak terlalu terdampak gejolak ekonomi global. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai kebijakan tersebut efektif menjaga daya beli dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
"Berbagai stimulus fiskal telah disalurkan sejak awal tahun 2025," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2025, Senin (28/7/2025).
Sri Mulyani menyebut, stimulus tersebut mencakup bantuan sosial untuk kelompok rentan, subsidi upah, serta insentif fiskal bagi sektor prioritas dan dunia usaha. Tujuannya adalah menjaga konsumsi masyarakat tetap kuat, terutama di tengah tekanan global dan pelemahan ekonomi di negara-negara maju.
"Konsumsi rumah tangga dan kinerja APBN tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia," ungkapnya. Ia juga menekankan, belanja negara terus diarahkan agar tepat sasaran, termasuk melalui program-program perlindungan sosial.
Dengan stimulus ini, masyarakat tetap bisa beraktivitas, memenuhi kebutuhan pokok, dan menjalankan usaha. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako murah, subsidi upah pekerja, serta diskon tarif transportasi masih berjalan dan dioptimalkan.
KSSK menegaskan sinergi seluruh lembaga Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan LPS terus diperkuat untuk menjaga stabilitas keuangan, sekaligus memastikan stimulus fiskal tidak berhenti di tengah jalan.
"KSSK terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga," tegas Sri Mulyani.
Meski dunia sedang dilanda perang tarif dan konflik geopolitik, Sri Mulyani yakin pondasi ekonomi nasional cukup kuat untuk melindungi masyarakat. Di sisi lain, insentif untuk dunia usaha juga disiapkan agar lapangan kerja tetap tersedia dan ekonomi bisa tumbuh berkelanjutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika