Para pemimpin dari 27 negara anggota Uni Eropa (UE) melakukan pertemuan secara virtual pada hari Kamis (25/02) untuk membahas masalah kesehatan dan logistik terkait wabah Covid-19

Politisi negara anggota UE memanfaatkan pertemuan tersebut untuk membahas percepatan pengiriman vaksin, implementasi dan penggunaan paspor vaksin, serta potensi konflik yang timbul dari penutupan perbatasan nasional. Tindakan yang segera diambil dalam jangka pendek adalah "konvergensi" konsep paspor vaksin.

Berbicara pada konferensi pers bersama dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan bahwa warga Eropa dan para pemimpin mereka "harus menghadapi kenyataan" akan sulitnya tugas yang dihadapi. Meski begitu, ia menyebut bahwa harapan penyelesaian sudah ada di depan mata.

Presiden Komisi von der Leyen juga menekankan kemajuan yang telah tercapai sejauh ini dengan mencatat bahwa delapan persen dari populasi orang dewasa di blok tersebut telah divaksinasi.

Sertifikat vaksinasi akan segera keluar

Salah satu masalah kontroversial yang tengah ditangani oleh para pemimpin Uni Eropa adalah masalah paspor vaksin digital bagi mereka yang telah divaksinasi. Negara-negara Uni Eropa Selatan seperti Yunani, Spanyol dan Italia - semuanya sangat atau seluruhnya bergantung pada pariwisata - meyakini bahwa skema seperti itu dapat memudahkan perjalanan udara.

Sementara negara UE bagian utara enggan menerima keberadaan paspor vaksin di tengah kekhawatiran tentang diskriminasi dan apakah orang yang telah divaksinasi masih dapat membawa virus.

Dalam konferensi pers pada Kamis malam (25/02), Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan ada konsensus untuk memiliki sertifikat vaksinasi digital, tetapi belum diketahui bagaimana penggunaannya.

"Semua orang setuju bahwa kami membutuhkan sertifikat vaksinasi digital," kata kanselir Jerman itu. Dia menambahkan bahwa sertifikat mungkin akan dikeluarkan pada musim panas karena blok tersebut membutuhkan tiga bulan untuk membuat kerangka teknis.

Merkel menekankan bahwa pembuatan sertifikat ini "bukan berarti bahwa hanya mereka yang memiliki paspor vaksinasi yang diperbolehkan bepergian."

Di sisi lain, von der Leyen mengutip cara kerja Israel dalam mendokumentasikan sejarah vaksinasi seseorang dalam apa yang dijuluki Green Passes. Ia juga menekankan pentingnya menjaga fungsionalitas pasar tunggal Eropa.

Meskipun belum ada kesepakatan tentang jenis kartu yang akan digunakan dan diperkenalkan di seluruh blok, von der Leyen berbicara tentang sistem data minimum dan mengatakan bahwa Komisi Eropa sedang bekerja untuk menciptakan "gerbang interoperabilitas antarnegara."

Von der Leyen mengatakan negara-negara anggota "harus bertindak cepat" jika program itu akan diberlakukan pada musim panas.

Meningkatkan pengadaan vaksin

Lambatnya pengiriman dan kurangnya pasokan vaksin jika dibandingkan dengan yang terjadi di Inggris dan AS, menunjukkan bahwa negara-negara UE tertinggal dalam hal vaksinasi warganya.

Blok tersebut menyalahkan perusahaan farmasi karena tidak dapat memenuhi pesanan vaksin besar-besaran. Namun negara-negara UE berharap produksi dan pengiriman vaksin akan mengalami kemajuan pada bulan April mendatang. Vaksin Johnson & Johnson yang baru juga kemungkinan akan disetujui saat itu.

"Tugas pertama adalah mencapai vaksinasi yang meluas. Kita harus mempertahankan upaya terbaik agar kecepatan vaksinasi meningkat. Lebih dari 50 juta dosis akan dikirim ke UE pada hari Senin (01/03). Lebih dari 29 juta dosis telah dijadwalkan tiba mulai hari ini (25/02). Jumlah itu mencakup 6,4% dari seluruh populasi dan jika jumlah anak-anak dan remaja tidak dimasukkan, dosis vaksin itu cukup untuk 8% dari populasi orang dewasa," kata von der Leyen,

Mencoba untuk tetap menjadi yang terdepan

Ada kekhawatiran bahwa mutasi virus corona dapat menghilangkan lompatan kemajuan yang telah dicapai oleh para ilmuwan dalam beberapa pekan ke belakang. Hingga saat ini, virus SARS-CoV-2 telah menewaskan lebih dari 531.000 orang di UE.

Von der Leyen pun membeberkan pekerajaan apa saja yang sudah atau sedang dilakukan UE untuk bisa tetap menekan penularan. Dia mengutip dukungan Uni Eropa untuk penelitian vaksin, jaringan uji klinis untuk vaksin dan program berbagi vaksin yang akan memastikan dosis tidak terbuang percuma.

Dia secara khusus berbicara tentang proyek Uni Eropa lainnya yakni inkubator HERA (singkatan dari Otoritas Kesiapsiagaan dan Respons Darurat Kesehatan Eropa), sebagai kunci dalam perang melawan mutasi virus corona. Pertama kali diumumkan pada pekan lalu, perangkat ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengurutkan genom virus dan mengembangkan tes khusus untuk melacak perubahan virus.

Para pemimpin ingatkan untuk tidak segera cabut pembatasan

Pada Kamis (25/2), anggota parlemen secara umum telah sepakat untuk bekerja mengurangi masalah kemacetan dalam hal produksi dan pengiriman vaksin, juga mengurangi kritik terhadap sengketa penutupan perbatasan negara.

Blok tersebut secara resmi telah menegur Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Jerman, Hongaria, dan Swedia atas kebijakan pembatasan wilayah mereka,, dan memberi mereka waktu satu minggu untuk menanggapi kritik UE atas kebijakan nasional mereka.

Para pemimpin UE mengatakan pandemi masih jauh dari kata berakhir dan selama vaksinasi tetap lambat, pembatasan ketat pada interaksi sosial dan perjalanan tetap berlaku.

"Karena itu, kami harus menegakkan pembatasan yang ketat sambil meningkatkan upaya untuk mempercepat penyediaan vaksin."

Berangkat dari pengetahuan bahwa tidak ada yang aman sampai virus benar-benar dibasmi di seluruh dunia, politisi Eropa turut membahas program vaksinasi COVAX PBB yang mencatat kebutuhan mendesak untuk negara-negara yang membutuhkan, seperti di Afrika dan Balkan.

Baik von der Leyen dan Michel menekankan kemurahan hati UE dalam hal dukungannya terhadap jaringan COVAX global ini untuk memastikan akses vaksin ke negara-negara miskin tersebut dapat terwujud. Uni Eropa adalah donor terbesar program ini.

ha/gtp (AFP, AP)

Ikuti Whatsapp Channel Republika