Sabtu 27 Feb 2021 17:00 WIB

AS tidak Mau Ada Perpecahan dengan Saudi

Menlu AS menilai hubungan dengan Arab Saudi tetap penting.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Yudha Manggala P Putra
 Deputy National Security Advisor Tony Blinken menanggapi pertanyaan tentang Suriah dari media berita saat breifing harian di Gedung Putih di Washington, DC, AS, 09 September 2013 (diterbitkan kembali 24 November 2020).
Foto: EPA-EFE/SHAWN THEW
Deputy National Security Advisor Tony Blinken menanggapi pertanyaan tentang Suriah dari media berita saat breifing harian di Gedung Putih di Washington, DC, AS, 09 September 2013 (diterbitkan kembali 24 November 2020).

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan negaranya menginginkan adanya perubahan hubungan dengan Arab Saudi, tapi bukan "perpecahan". Hal itu diungkapkan setelah Washington menerbitkan laporan intelijen yang menyebut Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi.

“Apa yang telah kami lakukan dengan tindakan yang kami lakukan sebenarnya bukan untuk memutuskan hubungan, tetapi untuk mengkalibrasi ulang agar lebih sejalan dengan kepentingan dan nilai-nilai kami,” kata Blinken kepada awak media pada Jumat (26/2), dikutip laman Al Arabiya.

Kendati adanya laporan tentang keterlibatan Pangeran MBS dalam pembunuhan Khashoggi, Blinken mengatakan hubungan dengan Saudi adalah penting. "Kami memiliki kepentingan berkelanjutan yang signifikan. Kami tetap berkomitmen untuk mempertahankan Kerajaan," ucapnya.

Namun Blinken, seperti disinggung di awal, menginginkan adanya perubahan. "Kami juga ingin memastikan, dan ini yang Presiden sejak awal, bahwa hubungan ini lebih mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai kami," ujarnya.

Kantor Direktur Intelijen AS telah menerbitkan laporan empat halaman tentang pembunuhan Khashoggi pada Jumat (26/2). Dalam laporannya, mereka menyimpulkan Pangeran MBS ikut bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. "Kami menilai bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman menyetujui operasi di Istanbul, Turki untuk menangkap atau membunuh jurnalis Saudi Jamal Khashoggi," katanya.

Presiden Joe Biden merestui penerbitan laporan tersebut. Dia mengubah kebijakan mantan presiden Donald Trump yang menolak merilis laporan terkait pada masa jabatannya. "Laporan ini telah disimpan di sana, pemerintahan terakhir bahkan tidak akan merilisnya. Kami segera, ketika saya masuk, mengajukan laporan, membacanya, mendapatkannya, dan merilisnya hari ini. Dan sungguh keterlaluan apa yang terjadi," kata Biden di jaringan berbahasa Spanyol, Univision.

Saudi telah membantah laporan tersebut. Ia pun menyesalkan Washington menerbitkan laporan terkait. "Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sepenuhnya menolak penilaian negatif, salah, dan tidak dapat diterima dalam laporan yang berkaitan dengan kepemimpinan Kerajaan, dan mencatat bahwa laporan tersebut berisi informasi serta kesimpulan yang tidak akurat," kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan.

Saudi menegaskan bahwa mereka mengecam pembunuhan Khashoggi. Riyadh menyebut itu adalah kejahatan keji dan pelanggaran mencolok terhadap hukum serta nilai Kerajaan. "Kejahatan ini dilakukan oleh sekelompok individu yang telah melanggar semua peraturan dan otoritas terkait dari lembaga tempat mereka bekerja," kata Kementerian Luar Negeri Saudi.

Khashoggi dibunuh di gedung konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018. Setelah tewas, tubuh Khashoggi dilaporkan dimutilasi. Hingga kini potongan jasadnya belum ditemukan. Khashoggi sering disebut sebagai figur yang vokal mengkritik kebijakan-kebijakan Saudi, termasuk Pangeran MBS.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement