Wagub DKI: Normalisasi Dikebut dalam Dua Tahun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara bertahap melakukan pembebasan lahan untuk program normalisasi terkait pengendalian banjir di Ibu Kota. Ariza mengatakan, Pemprov DKI bakal mengebut pengerjaan itu selama dua tahun ke depan.

"Kita akan teruskan pembangunan normalisasi di Jakarta. InsyaAllah kita akan kebut dalam dua tahun ke depan," kata Ariza di Balai Kota Jakarta, Senin (8/3) malam.

Baca Juga

Ariza menjelaskan, masyarakat yang bermukim di bantaran kali maupun sungai dan terdampak pembebasan lahan akan direlokasi. Dia menuturkan, relokasi itu dilakukan secara bertahap oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta bersama wali kota setempat.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait program normalisasi. Bahkan, ia mengatakan, Pemprov DKI melakukan pembebasan lahan setiap tahun untuk program tersebut.

"Kami setiap tahun melakukan pembebasan luasan lahan terkait normalisasi waduk, situ, embung. InsyaAllah, nanti secara bertahap dan nanti dapat dukungan dari Pak Basuki Menteri PUPR yang juga membantu dari pemerintah pusat," ujarnya.

Sebelumnya, Ariza mengatakan, Pemprov DKI telah membebaskan sejumlah lahan di bantaran Kali Ciliwung. Dia mengungkapkan, kurang lebih ada 7,6 kilometer lahan di lokasi tersebut yang sudah dapat dinormalisasi atau dipasang dinding beton (sheet pile).

"Ciliwung ada sekitar 7,6 tadi kami cek yang sudah bebas, bisa dipasang sheet pile," kata Ariza di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/3) malam.

Ariza menjelaskan, luas lahan yang bakal dinormalisasi tersebut merupakan hasil dari program pembebasan lahan pada periode 2019-2020. Ia berharap agar lahan yang sudah dibebaskan itu dapat diselesaikan pengerjaannya oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

"Kalau bisa dilakukan (normalisasi) tahun ini oleh balai besar di sungai ciliwung itu luar biasa," ujarnya.

Ariza menambahkan, untuk pembebasan sisa lahan sepanjang 10 kilometer, Pemprov DKI Jakarta menargetkan akan selesai pada tahun 2022. Namun, kata dia, pemerintah pusat juga perlu membantu dari sisi pendanaan untuk pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dia pun mengharapkan dukungan dari Komisi V DPR RI terkait anggaran pembebasan lahan yang diminta Pemprov DKI Jakarta melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Mohon dukungan dari Komisi V DPR RI untuk dukungan anggaran penanganan banjir Jakarta dan sekitarnya," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika