REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Marzuki Alie, membantah ada janji pemberian uang untuk para peserta KLB. Marzuki menyebut, desas-desus yang menyebutkan para peserta KLB dijanjikan uang hingga Rp 100 juta jika hadir sekaligus mendukung Moeldoko hanya karangan.

"Artinya, isu suap itu hanya karangan," kata Marzuki kepada Republika.co.id, Selasa (9/3). Dalam KLB tersebut ditetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Walau demikian, mantan ketua DPR itu meminta para peserta KLB bersyukur jika kehadiran mereka diganjar dengan uang. Menurutnya, nominal uang sebesar Rp 5 juta wajar saja diberikan pada mereka yang hadir dalam KLB.

"Mereka datang enggak jelas berharap Rp 100 juta. Masih mending dikasih Rp 5 juta," ujar Marzuki.

Marzuki Alie mengatakan, nominal uang sebesar Rp 5 juta wajar saja diberikan pada peserta yang hadir dalam KLB. Uang itu diberikan kepada peserta KLB hanya sebagai pengganti operasional. "Kalau menurut Jhoni Allen Marbun itu dana ops (operasional)," kata dia.

Diketahui, salah satu peserta KLB Deli Serdang, Sumut, Gerald Piter Runtuthomas, yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kotamobagu mengungkap bahwa ia diimingi uang sebesar Rp 100 juta. Namun, ia mengaku hanya menerima Rp 5 juta setelah acara tersebut.

Saat sejumlah peserta menyampaikan protesnya karena uang yang dijanjikan kurang, mereka kemudian dipanggil dan bertemu dengan mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin disebut menambah Rp 5 juta pada masing-masing peserta.

Adapun Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai, tindakan para inisiator KLB itu tak bermoral karena menjanjikan uang pada peserta KLB. Menurutnya, upaya suap justru merendahkan muruah partai.

"Kami sangat menyayangkan perilaku tidak terpuji dan di luar batas-batas kepatutan seperti ini. Kehormatan dan kedaulatan serta kebesaran partai tidak bisa dibangun dengan cara-cara immoral seperti ini," ujar Herzaky.

Ikuti Whatsapp Channel Republika