REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO--Mesir dan Sudan menolak proposal Ethiopia untuk berbagi data bendungan pembangkit listrik tenaga air raksasa di Sungai Nil Biru. Penolakan ini disampaikan setelah negosiasi antara tiga negara di Kinshasa pekan ini berakhir tanpa kemajuan.
Ethiopia berharap bendungan yang dinamakan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) dapat menjadi terobosan di bidang pembangkit tenaga listrik dan mendorong kemajuan ekonomi. Tapi Mesir dan Sudan khawatir bendungan itu membahayakan pasokan air ke negara mereka.
"Ethiopia mengundang Sudan dan Mesir untuk menominasikan operator bendungan untuk berbagi data sebelum GERD terisi pada musim penghujan mendatang," cicit Kementerian Luar Negeri Ethiopia di Twitter, Sabtu (10/4) kemarin.
Namun Kairo dan Khartoum mengatakan mereka sedang berusaha agar kesepakatan mengenai operasi bendungan itu terikat secara hukum. Addis Abba mengatakan bendungna ini penting bagi pembangunan ekonomi.
"Sudan yakin pertukaran informasi adalah prosedur yang diperlukan tapi tawaran Ethiopia yang disampaikan dalam suratnya menyiratkan selektivitas yang mencurigakan dalam hal yang sudah disepakati," kata Kementerian Irigasi Sudan.
Usai pertemuan di Kinshasa, Ethiopia menekankan pengisian kedua bendungan itu akan dilaksanakan sesuai jadwal. Kantor Berita Suna melaporkan sebelum Ethiopia mengisi kembali bendungan GERD, Sudan akan menampung 600 juta kubik meter di waduk Jebel Awliya.
"Untuk memastikan stasiun pompa di Sungai Nil Putih dan Sungai Nil terus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan air minum dan pertanian," kata Kantor Berita Suna dalam laporannya.
Dalam sebuah acara bincang-bincang di televisi Sabtu kemarin Menteri Irigasi Mesir mengatakan walaupun cadangan air di Bendungan Aswan High dapat menahan dampak dari pengisian kedua GERD. Tapi Mesir khawatir dengan pengelolaan kekeringan.
Sudan dan Mesir sudah mengusulkan agar sejumlah pihak seperti Uni Eropa, Amerika Serikat dan PBB menjadi mediator tambahan dalam perundingan yang difasilitasi Uni Afrika. Kedua negara itu mengatakan Ethiopia menolak usulan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika