REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Presiden Cina Xi Jinping mengatakan sistem tatanan dunia harus dibuat lebih setara dan adil. Ia mengatakan peraturan yang ditetapkan satu atau beberapa negara tidak bisa diterapkan ke negara-negara lainnya.

Hal ini disampaikan dalam Forum Boao sebuah kegiatan yang menyerupai konferensi World Economic Forum di Davos. Xi mengatakan membangun penghalang dan mendorong pemisahan hanya akan melukai pihak lain dan tidak memberikan manfaat pada siapa pun.

Sudah lama China mendorong reformasi tatanan dunia yang mencerminkan lebih banyak perspektif dan nilai-nilai dari berbagai negara termasuk nilai-nilai mereka. Tidak lagi tatanan dunia yang hanya dikuasai beberapa negara.

Beijing berulang kali berselisih dengan pemangku kepentingan terbesar di dunia seperti Amerika Serikat (AS). Kedua negara itu kerap bergesekan dalam berbagai isu seperti hak asasi manusia dan pengaruh ekonomi China terhadap negara lain.

"Dunia ingin keadilan bukan hegemoni," kata Xi, Selasa (20/4).

"Negara besar harus lebih terlihat seperti negara besar dengan menunjukkan ia memikul lebih banyak tanggung jawab," tambahnya tanpa menyebutkan negara mana pun.  

Pada Jumat (16/4) lalu Presiden AS Joe Biden menggelar pertemuan tatap muka pertamanya sebagai presiden dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga. China menjadi agenda prioritas yang dibicarakan dalam pertemuan itu.

Dalam pernyataan gabungan AS-Jepang mengatakan mereka 'berbagi keprihatinan' mengenai situasi hak asasi manusia di Hong Kong dan wilayah Xinjiang. Washington menuduh Beijing melakukan genosida terhadap muslim Uighur di wilayah itu.

China membantah keras tuduhan tersebut. Dalam pertemuan itu Biden mengatakan AS dan Jepang akan berinvestasi ke teknologi jaringan 5G, kecerdasan buatan, komputer quantum, genomika dan rantai pasokan semikonduktor. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika