REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko ingin pihaknya menjadi fasilitator dalam melakukan konsolidasi dengan berbagai penelitian dan pengembangan. Termasuk juga penelitian dan pengembangan dari pihak swasta.

Ia mengatakan, selama ini pihak swasta menganggap keikutsertaan dalam riset dan inovasi adalah hal yang berisiko tinggi. Saat ini, BRIN melakukan sharing sumber daya, sehingga inovasi anak bangsa yang dihasilkan akan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Dari Indonesian Gross Expenditure on Research and Development (GERD) diperkirakan anggaran riset pemerintah pusat baru mencapai 0,25 persen dari PDB. Oleh karena itu, BRIN akan merancang formula dan solusi agar riset tidak lagi tumpang tindih," kata Handoko, dalam keterangannya, Rabu (5/5).

Saat ini, anggaran riset masih lebih banyak dibiayai oleh pemerintah. Di negara-negara maju, Handoko mengatakan perbandingannya terbalik dan anggaran riset lebih banyak dibiayai oleh pihak swasta. Pihak swasta dan komunitas sangat berperan untuk memajukan riset dan inovasi.

Pembentukan BRIN, kata dia, akan mengarah kepada perbaikan anggaran riset dan inovasi serta mendukung terciptanya inovasi yang lebih masif. Ia menegaskan, inovasi tidak hanya dimiliki oleh periset, perekayasa, yang ada di lingkungan BRIN. Inovasi bisa dilakukan oleh setiap individu, perseorangan maupun kelompok swasta dan komunitas.

"Nah, dengan bekerjasama di masa depan, semua pihak yang terlibat dapat berkolaborasi dengan lebih baik lagi, dengan memanfaatkan BRIN sebagai enabler untuk perkembangan riset dan inovasi, guna mendongkrak Indonesia ke dalam kelompok negara maju," kata dia lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika