REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015 (JCPOA) belum mencapai hasil. Iran belum memberikan keputusan apakah mereka bersedia mematuhi aturan dalam kesepakatan tersebut.
Iran dan AS telah melakukan pembicaraan tidak langsung terkait kelanjutan JCPOA di Wina. Pihak yang terlibat dalam pembicaraan tersebut yaitu Iran, Rusia, China, Jerman, Prancis, Inggris, dan Jerman. Mereka bertemu di sebuah hotel mewah, sementara AS berada di hotel lain yang terletak di seberangnya. Iran menolak untuk mengadakan pertemuan langsung dengan pejabat AS.
"Kami telah menunjukkan keseriusan tujuan kami dalam hal keinginan untuk kembali ke apa yang disebut JCPOA. Hal yang belum kami ketahui adalah apakah Iran siap untuk membuat keputusan yang sama dan bergerak maju," ujar Blinken dilansir Arab News, Jumat (7/5).
Pada 2018 di bawah pemerintahan mantan presiden Donald Trump, Amerika Serikat (AS) keluar dari JCPOA dan memberikan sanksi ekonomi kepada Iran. Sejak AS keluar dari JCPOA, Iran mulai meningkatkan pengayaan uranium dan melanggar batas yang telah ditetapkan. Hingga Februari lalu, Iran telah melanggar batas maksimal pengayaan uranium sampai 20 persen.
Iran menegaskan mereka akan kembali mematuhi pembatasan pengayaan uranium sesuai kesepakatan JCPOA. Namun Iran meminta AS untuk mencabut semua sanksi yang telah membuat perekonomian mereka terpuruk.
Presiden AS Joe Biden berniat untuk membawa AS kembali ke JCPOA. Namun AS menginginkan Iran terlebih dahulu membuktikan komitmennya mematuhi batasan pengayaan uranium sesuai kesepakatan. Apabila Iran telah menjalankan komitmennya, maka AS akan mencabut semua sanksinya.
Blinken memperingatkan bahwa setelah secara bertahap melanggar batas pengayaan uranium, maka Teheran dapat memperoleh senjata nuklir dalam beberapa bulan. "Sekarang Iran telah banyak melanggar perjanjian dan kemungkinan dia akan semakin dekat untuk membuat senjata dalam beberapa bulan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika