REPUBLIKA.CO.ID, YERUSSALEM -- Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan dengan tegas menolak tekanan internasional agar tidak membangun di Yerusalem. Pernyataan ini keluar setelah beberapa hari kerusuhan dan meningkatnya kecaman internasional atas pengusiran paksa warga Palestina dari rumah-rumah di kota yang diklaim oleh pemukim ilegal Yahudi.
“Kami dengan tegas menolak tekanan untuk tidak membangun di Yerusalem. Saya menyesal, tekanan ini telah meningkat akhir-akhir ini, "kata Netanyahu dalam pidato yang disiarkan televisi sebelum peringatan nasional penjajahan Israel atas Yerusalem Timur dalam perang tahun 1967.
“Saya juga mengatakan kepada yang terbaik dari teman-teman kita: Yerusalem adalah ibu kota Israel dan sama seperti setiap negara membangun ibu kotanya dan ibu kotanya, kita juga memiliki hak untuk membangun di Yerusalem dan membangun Yerusalem. Itulah yang telah kami lakukan dan itulah yang akan terus kami lakukan," tambahnya.
Seperti dilansir dari Aljazirah, komentar Netanyahu ini dikatakan pada Ahad (9/5), bersamaan dengan keputusan Kementerian Kehakiman Israel menunda sidang penting pada Senin tentang kasus penduduk Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur.
"Dalam semua situasi dan sehubungan dengan permintaan jaksa agung, sidang reguler untuk besok, 10 Mei 2021 dibatalkan," katanya dalam sebuah pernyataan.
Ketegangan di lingkungan Sheikh Jarrah telah memicu konflik dalam beberapa hari terakhir, termasuk ketegangan di Al-Aqsa. Washington mengaku sangat prihatin dan menginginkan pihak berwenang untuk mendekati penduduk dengan belas kasih dan rasa hormat.
Yerusalem Timur adalah salah satu wilayah yang diinginkan Palestina sebagai ibu kota di masa depan. Negosiasi kenegaraan yang disponsori AS dengan Israel terhenti pada 2014. Israel menganggap semua Yerusalem sebagai ibukotanya, sebuah status yang sebenarnya tidak diakui di luar negeri. AS pun telah memindahkan kedutaannya ke Yerusalem dan mengakui wilayah itu sebagai milik Israel.
Netanyahu mengaku Israel mengizinkan kebebasan beribadah. "Kami tidak akan membiarkan elemen ekstremis mengganggu perdamaian di Yerusalem. Kami tidak akan mengizinkan kerusuhan yang disertai kekerasan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika