Rabu 26 May 2021 17:52 WIB

Pemerintah Perlu Upayakan Satu Desa Satu Penyuluh Pertanian

Anggota DPR meminta Kementan perhatikan sebaran penyuluh pertanian

Anggota Komisi IV DPR Renny Astuti mendorong pemerintah melalui Kementerian Petanian untuk memperhatikan sebaran penyuluh pertanian. Sebab berdasarkan aspirasi yang diserap di daerah pemilihannya, banyak penyuluh pertanian yang kesulitan untuk menjangkau desa-desa yang menjadi wilayah kerja penyuluh pertanian lapangan (PPL).
Foto:

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR Renny Astuti mendorong pemerintah melalui Kementerian Petanian untuk memperhatikan sebaran penyuluh pertanian. Sebab berdasarkan aspirasi yang diserap di daerah pemilihannya, banyak penyuluh pertanian yang kesulitan untuk menjangkau desa-desa yang menjadi wilayah kerja penyuluh pertanian lapangan (PPL).

Untuk itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BP2SDMP) perlu mengupayakan satu penyuluh tiap desa.

"Masih ada penyuluh yang seorang diri harus mengcover 3 sampai 5 desa. Kedepan, kami berharap sekali, mudah-mudahan nanti satu penyuluh bisa mengcover hanya satu desa saja. Karena kalau satu penyuluh harus mengcover beberapa desa, ini kan ada desa-desa tertentu yang tidak bisa dijangkau sama sekali. Apalagi di dapil kami itu sangat ekstrim, Pak. Ada desa yang hanya bisa dilalui lewat jalur air saja, tidak mungkin mereka mengcover itu," kata Renny dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran Kementerian Pertanian di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/5).

Meski begitu, Politisi Fraksi Gerinda tersebut mengapresiasi upaya pemerintah untuk memberikan bimbingan teknis bagi penyuluh pertanian di sejumlah daerah. Berdasarkan bahan yang dipaparkan BPPSDMP, diketahui bahwa fokus kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM 2022, salah satu target ialah petani yang dapat menerapkan teknologi sekitar 80 persen.

Untuk itu, pihaknya mendukung agar pelatihan-pelatihan terkait dapat terus berlanjut."Karena ini amanah, ada ucapan terima kasih dari para penyuluh yang telah menjadi peserta didik di bimtek (bimbingan teknis, red) yang sudah dilakukan kemarin. Ternyata dari hasil pertemuan kami dengan para penyuluh, sebelumnya sudah hampir 2 tahun tidak pernah ada bimtek, sehingga bimtek yang dilakukan sangat diharapkan dari mereka," imbuh Legislator daerah pemilihan Sumatera Selatan I tersebut.

Rapat dengar pendapat yang membahas ABT 2021 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2022 tersebut dihadiri oleh jajaran Kementerian Pertanian diantaranya Sekretariat Jenderal, Dirjen Perkebunan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement