REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Sumarno, mengatakan jajarannya telah diundang Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membahas isu penyerapan susu oleh industri pengolahan susu. Hal itu merespons aksi buang puluhan ribu liter susu oleh peternak sapi serta pengepul dan peloper susu di Kabupaten Boyolali. 

"Kemarin kita diundang rapat oleh Kementerian Pertanian. Memang problemnya adalah masalah serapan dan adanya impor dari susu," kata Sumarno kepada awak media, Selasa (12/11/2024). 

Dia menjelaskan, jika bicara persoalan impor, Pemprov Jateng tidak memiliki wewenang atas hal tersebut. "Tapi kemarin sudah ada langkah dari Kementerian Pertanian untuk penyerapan tadi. Dan juga ke depannya Kementerian Pertanian juga sudah menjanjikan bahwa susu ini juga salah satu yang masuk program di makan siang bergizi. Mudah-mudahan ini bisa segera berjalan," ucapnya. 

Sumarno mengatakan, saat ini Pemprov Jateng juga mendorong industri-industri di Jateng untuk meningkatkan penyerapan susu dari peternak lokal. "Karena saya juga orang Boyolali, saya dari kecil sampai lulus SMA ngopeni susu, juga sangat tahu problem susu. Dari masalah waktu, begitu lewat waktu, (susu) pasti rusak. Makanya kemarin dari teman-teman kita mau enggak mau memang harus dibuang karena sudah rusak,"  ujarnya. 

Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Jateng, Ignasius Hariyanta Nugraha, mengatakan bahwa dari hasil pertemuan dengan Kementan, dapat dipastikan bahwa hasil produksi susu di Boyolali tak terserap karena adanya pembatasan kuota dari industri pengolahan susu (IPS). "Jadi sudah sangat jelas, sangat clear, sudah ditegaskan oleh Pak Menteri Pertanian bahwa industri pengelolaan susu harus menampung susu dari para peternak di Indonesia," kata Hariyanta. 

Kendati demikian, lanjut Hariyanta, dalam pertemuan bersama Kementan, para IPS juga meminta kualitas susu para peternak dijaga dan ditingkatkan. Mereka menyampaikan bahwa salah satu alasan pengurangan kuota penyerapan susu dari peternak lokal adalah adanya oknum "nakal". "Tidak boleh ada nyampur-nyampur atau ditambah air dan sebagainya (hasil susu) itu, nanti bisa diproses hukum di kepolisian. Harus ada saling jujur satu dengan yang lain," ucapnya.

Hariyanta mengungkapkan, berdasarkan pertemuan bersama Kementan, nantinya akan ada keputusan presiden (kepres) agar para IPS menyerap susu dalam negeri. "Untuk penyerapan susu dalam negeri itu nanti akan dituangkan dalam keputusan presiden. Mungkin akan dideklarasikan dalam waktu dekat ini di Pasuruan, Jawa Timur," ujarnya. 

Pada Sabtu (9/11/2024), peternak susu sapi menggelar demo dengan aksi simbolis mandi susu di Tugu Susu Tumpah, Boyolali, Jateng. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes peternak susu di Boyolali atas pembatasan kuota susu yang masuk ke pabrik atau IPS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika