REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya mengusulkan aparatur sipil negara (ASN) dan siswa sekolah digratiskan naik bus BTS (buy the service). Bus ini merupakan bantuan pemerintah pusat yang beroperasi akhir 2021.
"Sedangkan untuk warga umum harus ada kajian berapa pantasnya mereka bayar tarif bus. Yang penting mereka bisa beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal yang nyaman," kata Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono di Surabaya, Kamis (26/5).
Menurut dia, dalam rapat bersama dengan dinas perhubungan setempat, sempat ada usulan untuk tarif bus nantinya menggunakan kartu yang bisa digunakan selama sebulan. Hanya saja, penggunaan kartu untuk pembayaran masih perlu pengkajian mendalam.
"Yang penting mereka masuk bus jadi nyaman dan aman, serta tidak mengeluarkan biaya apapun karena sudah memakai kartu," ujarnya.
Baktiono menilai keberadaan transportasi pribadi selama ini telah membawa dampak negatif, seperti polusi udara, kemacetan lalu lintas, waktu terbuang di jalan karena jarak tempuh menjadi jauh. Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar nanti para ASN dan siswa sekolah harus naik transportasi massal, khususnya bus BTS bantuan pemerintah pusat itu. Apalagi, ASN dan pelajar nantinya diusulkan gratis naik bus.
"Untuk tarif bus, Pemkot tidak harus mengambil keuntungan untuk PAD dari transportasi," kata Baktiono.
Bahkan, kata dia, bila perlu nantinya dibuatkan Peraturan Wali Kota yang menjelaskan bahwa ASN harus menggunakan transportasi massal berupa bus pada saat berangkat dan pulang kerja. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan sebanyak 120 bus BTS bantuan dari pemerintah pusat direncanakan mulai beroperasi pada akhir 2021.
"Insya Allah akhir tahun (2021) ini bisa beroperasi," ujarnya.
Untuk sistem pembayaran, nantinya ada subsidi dari pemerintah pusat dan sebagian dari penumpang yang akan menggunakan sistem nontunai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika