REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapat kritik dari banyak pihak terkait rencana pembelian alutsista senilai Rp 1.700 triliun. Rencana itu mendapat banyak penolakan karena hanya akan menambah banyak utang negara di masa pandemi ini.
Pengamat hukum Universitas Trisakti, Radian Syam menuturkan daripada berutang demi membeli alutsista tersebut, jauh lebih baik jika pemerintah memperkuat perekrutan komponen cadangan (Komcad) yang sudah mulai bergulir dengan adanya program bela negara atau wajib militer.
Perekrutan Komcad sudah dimulai pada bulan ini. Keberadaan Komcad diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Pihak Kemenhan menjelaskan, komcad tidak sama dengan wajib militer, di mana masyarakat yang ikut ambil bagian di dalamnya tidak perlu mengikuti serangkaian kegiatan militer.
Hanya saja, Radian punya pandangan lain. "Meski dalam hal geopolitik kita butuh sebuah alutsista modern yang dapat memenuhi setiap daerah di Indonesia, namun pertahanan di negara ini butuh hal-hal yang lebih bersifat jangka panjang. Sekarang sudah ada Komcad, namun hal tesebut akan jauh lebih baik lagi jika diperkuat dengan wajib militer," ujar Radian dalam keterangan di Jakarta, Ahad (13/6).
Menurut Radian, wajib militer bisa memperkuat negara karena di banyak negara-negara maju. Contohnya, Korea Selatan yang tetap bisa menjalankan demokrasi sembari tetap menjalankan wajib militer (wamil).
“Wamil mungkin bisa dilaksanakan setelah lulus SMA atau dibuat sederajat dan ijazah. Wamil menjadi syarat untuk mengurus banyak hal, dan akan menumbuhkan rasa berbangsa bernegara dan bermasyarakat,” ujarnya.
Radian menambahkan, Indonesia sudah terlalu sering berutang, bahkan dalam kondisi bangsa yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Berutang kembali ke luar negeri untuk membeli alutsista senilai Rp 1,7 kuadriliun tersebut jelas kian membebani bangsa.
“Janganlah kita kembali berutang terlebih di tengah pandemi dengan dalih apapun. Bangsa ini harus segera keluar dari pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada perekonomian,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika