REPUBLIKA.CO.ID, RABAT -- Sudah hampir enam bulan di Maroko, namun kepala misi Israel masih bekerja dari hotelnya dan berjuang menemukan tempat untuk kantornya. Dia adalah David Govrin yang diangkat sebagai Kepala Kantor Penghubung Israel di Maroko pada Januari setelah Maroko menyetujui normalisasi dengan Israel akhir tahun lalu.
Menurut laporan media di Maroko dan Israel, orang-orang di ibu kota Rabat menolak menyewakan tempat kepada utusan Israel. “Agen yang disewa untuk mencari akomodasi Govrin menemukan tempat tinggal yang sesuai di kompleks perumahan di daerah kelas atas di Rabat. Govrin setuju dan berpikir flat tersebut memiliki langkah-langkah keamanan yang diperlukan,” kata situs lokal Assahifa pekan lalu.
Namun, permasalahannya adalah pemilik tempat itu dengan tegas menolak menyewakan properti begitu tahu siapa Govrin. Surat kabar itu mengutip sumber Maroko yang mengatakan hal yang sama telah terjadi di kompleks perumahan lain. Govrin, mantan duta besar untuk Mesir, kini masih tinggal di hotel Rabat.
Pengumuman normalisasi hubungan dengan Israel pada Desember lalu memicu kegemparan di Maroko. Beberapa aksi protes diadakan untuk mengecam langkah tersebut. Menanggapi itu, pemerintah Maroko mengatakan hubungannya dengan Israel sudah normal dan keputusan normalisasi sama saja dengan dimulainya kembali hubungan.
“Dari sudut pandang kami, kami tidak berbicara tentang normalisasi karena hubungan sudah normal. Kami berbicara tentang memformalkan kembali hubungan antara negara dengan hubungan yang kami miliki,” kata Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Yedioth Ahronoth tahun lalu.
Baru-baru ini, ribuan orang Maroko berbaris di kota-kota di seluruh negeri untuk mengecam pengeboman 11 hari Israel di Jalur Gaza. Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) menuntut penutupan kantor penghubung Israel.
Sementara itu, kelompok-kelompok hak asasi manusia mengecam Israel atas serangan yang tidak proporsional di Gaza. Bulan lalu, Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet mengatakan serangan Israel di Gaza mungkin merupakan kejahatan perang jika terbukti tidak proporsional.
Dilansir Aljazirah, Senin (14/6), badan hak asasi PBB telah setuju meluncurkan penyelidikan internasional terbuka atas pelanggaran selama konflik 11 hari dan pelanggaran sistematis di wilayah Palestina yang diduduki dan di dalam Israel.
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/13/moroccans-refuse-to-rent-out-flat-to-israels-envoy
