REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Lebih dari 680 pemimpin global dan pemberi pengaruh di bidang sains, akademisi, masyarakat sipil, agama, dan lainnya mendesak Presiden AS Joe Biden menghormati komitmennya dalam melindungi hak-hak rakyat Palestina. Desakan itu dijelaskan dalam sebuah surat terbuka yang diterbitkan pada Kamis (17/6).
Surat itu meminta Biden menempatkan hak asasi manusia di pusat kebijakan luar negeri AS. Penandatangan surat itu termasuk LSM Palestina Christian Aid, mantan presiden Irlandia Mary Robinson, akademisi ekspatriat Israel Ilan Pappe, akademisi AS Noam Chomsky, mantan jaksa agung Israel Michael Ben-Yair, dan mantan pembicara Knesset Avraham Burg.
Surat itu menyusul pengambilan sumpah pemerintahan baru Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Naftali Bennet. Hal ini juga sebagai reaksi dari janji negara-negara G7 pekan lalu untuk memanfaatkan kekuatan demokrasi, kebebasan, kesetaraan, aturan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Kelompok yang berasal dari 75 negara itu meminta Biden memastikan pertanggungjawaban atas otoritas Israel yang melanggar hak-hak Palestina. Mereka menginginkan tekanan diplomatik untuk mengakhiri diskriminasi dan penindasan yang terus meluas terhadap Palestina dan mengakhiri kebijakan AS mempertahankan status quo politik tanpa keadilan dan akuntabilitas.
"Pemerintahan Anda berkomitmen pada kebijakan luar negeri yang berpusat pada pertahanan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Saya percaya orang Palestina dan Israel sama-sama layak hidup dengan aman dan tenteram dan nikmati ukuran kebebasan, kemakmuran, dan demokrasi yang setara," kata surat terbuka itu.
Bagi orang Palestina, jarak antara pernyataan ini dan kehidupan sehari-hari tidak bisa lebih lebar. "Perampasan paksa kepada warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, termasuk keluarga yang tinggal di lingkungan Yerusalem Timur Sheikh Jarrah dan Silwan, dan tindakan agresif oleh pasukan Israel terhadap pengunjuk rasa damai dan jamaah di Masjid Al-Aqsa adalah bukti terbaru dari sistem pemerintahan yang terpisah dan tidak setara," kata surat itu.
Peristiwa baru-baru ini disebut telah menyebabkan 72 ribu warga Palestina di Gaza berada dalam krisis kemanusiaan yang disebabkan blokade 14 tahun.
"Ke depan, Amerika Serikat harus mengatasi akar penyebab kekerasan yang diabaikan oleh pemerintahan berturut-turut. Pemerintahan Anda harus menerapkan tekanan diplomatik bersama untuk membantu mengakhiri diskriminasi dan penindasan sistemik yang terus meluas dan memastikan akuntabilitas bagi otoritas Israel yang melanggar hak-hak Palestina," kata pernyataan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika