REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta pemerintahan di kabupaten/kota setempat membentuk tim untuk mendata angka kemiskinan demi ketepatan sasaran bantuan dari pemerintah.

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan dirinya menyakini bahwa data yang tersaji saat ini tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. "Benar-benar harus turun langsung agar data yang ada ini juga benar-benar valid," kata Mawardi.

Ia mengatakan pemprov sangat membutuhkan data akurat terbaru karena memiliki perhatian terhadap penurunan angka kemiskinan. Angka penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan sepanjang tahun 2020.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS), kemiskinan di Sumatera Selatan meningkat 12,98 persen pada 2020. Sementara, pada tahun 2019, angka penduduk miskin sebesar 12,56 persen.

Adanya peningkatan jumlah penduduk miskin itu, menempatkan Sumatera Selatan dalam urutan ke 10 provinsi miskin di Indonesia. Sementara, untuk wilayah Sumatera, Sumatera Selatan berada di urutan ketiga, setelah Aceh di urutan pertama dan Bengkulu urutan kedua.

Saat ini Mawardi tak menampik bahwa sejumlah kepala daerah juga berjibaku untuk menurunkan angka kemiskinan. Namun, upaya itu akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan ketersediaan data yang dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya.

"Ini juga menjadi salah satu penyebab bantuan yang diberikan menjadi tidak tepat sasaran," kata dia.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda pihaknya siap memperbarui data tingkat kemiskinan sesuai arahan Wagub. "Kita akan segera tindaklanjuti. Data-data akan diperbahuri sehingga menggambarkan kondisi sebenarnya. Tim khusus tentu akan kita bentuk melalui Dinas Sosial untuk turun melakukan pendataan," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika