REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk) Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan pembelajaran PPKN harus mendorong nilai demokrasi pada siswa. Pelajaran PPKN tidak bisa hanya menyajikan data-data atau informasi yang sekadar dihafalkan dan diketahui.
"Kalau hanya menyajikan cara pandang saja, tidak menyajikan perbedaan perspektif yang memang valid untuk diperdebatkan, bagaimana bisa PPKn untuk praktik baik diskusi terbuka, untuk bisa punya pikiran yang juga terbuka?" kata Anindito, saat membuka diskusi Membentuk Warga Negara yang Demokratis, Rabu (30/6).
Materi PPKn tidak bisa disampaikan hanya sebagai potongan informasi yang harus dipercaya dan dihafalkan. Menurut Anindito, PPKN harus bisa membentuk kemampuan siswa untuk bermusyawarah dan belajar berdemokrasi.
Ia menuturkan, pendidikan demokrasi adalah salah satu fungsi paling penting yang harus diajarkan. "Ini bagian esensial dari cita-cita kemerdekaan kita. Yang harus cerdas itu bukan individu per individu, tapi kehidupannya," kata Anindito menambahkan.
Berargumen secara objektif, kata dia, bukanlah kemampuan yang muncul secara natural atau diwariskan. Namun, semua orang memiliki potensinya.
Hal yang perlu dilakukan adalah mengasah dan melatih kemampuan tersebut. Karenanya, perlu dididik secara baik melalui pendidikan di sekolah.
Saat ini, menurut Anindito, secara umum kemampuan masyarakat Indonesia melakukan diskusi yang baik masih belum terlihat. Hal ini tercermin dari diskusi mengenai isu publik yang bisa dilihat di kolom-kolom komentar media sosial.
"Di mana lagi kalau bukan di sekolah, kita bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk bisa berpartisipasi secara cerdas dan sehat dalam proses demokrasi," kata dia lagi.
Ia berpendapat, perlu dikembangkan di ruang kelas terkait kemampuan berdiskusi ini. Kemampuan berdiskusi dengan baik bisa dibiasakan ketika diskusi tentang materi belajar, interaksi antarmurid dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi.
"Ini idealnya terjadi di semua mata pelajaran. Tapi khususnya di mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan. Konten Mata pelajaran PPKN itu saya pikir konten, dan bagaimana konten itu diajarkan, harusnya jadi sumber utama pembelajaran demokrasi di sekolah," ujar Anindito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika