REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berencana melakukan rights issue setelah pemerintah mengumumkan akan menambah modal perseroan sebesar Rp 2 triliun melalui penyertaan modal negara (PMN). Adapun dana hasil rights issue akan digunakan perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Penambahan modal ini murni untuk mendukung bisnis BTN dalam rangka pemenuhan rumah rakyat yang jumlahnya terus meningkat walaupun pada masa pandemi sekalipun disamping backlog yang sudah ada dan tetap harus dipenuhi kebutuhannya,” ujar Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu kepada Republika, Kamis (8/7).
Dia menjelaskan, penambahan modal ini murni untuk menjaga rasio permodalan perseroan, sedangkan aspek likuiditas dapat dipenuhi baik melalui skema FLPP maupun melalui pengembangan dana pihak ketiga (DPK).
“Penyediaan KPR untuk memiliki rumah bagi segmen MBR ini membutuhkan penambahan modal, karena untuk menjaga ketentuan ratio permodalan (CAR) sebesar di atas 18 persen pada 2024,” tegas Nixon.
Menurutnya sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, peran BTN sangat penting sebagai motor penggerak ekonomi khususnya dalam sektor properti. Apalagi sektor properti termasuk sektor yang menjadi andalan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi.
Nixon menyebut hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menetapkan setiap tahun BTN harus memenuhi pembiayaan perumahan sekitar 200.000 sampai 300.000 unit rumah hingga 2024. Dengan tugas yang diberikan pemerintah terhadap BTN tersebut tentulah membutuhkan modal yang tidak kecil.
Dia mengungkapkan, selain untuk penyediaan KPR bagi MBR, BTN juga harus menyiapkan fasilitas kredit konstruksi bagi developer yang akan membangun perumahan subsidi. Hal ini dilakukan agar BTN juga bisa mengurangi angka backlog perumahan yang mencapai 11 juta unit.
“Dengan upaya bersama dari seluruh pihak baik pemerintah, asosiasi, serta dibantu bank lain, bisa ada 600.000 unit rumah yang dibiayai per tahun. Artinya pada 2030 angka backlog bisa turun menjadi 4 juta-4,5 juta,” katanya.
Nixon menuturkan, minat pembelian rumah khususnya untuk rumah subsidi masih tetap terjaga selama pandemi Covid-19. Permintaan juga masih tumbuh untuk rumah non subsidi dengan harga sekitar Rp 300 juta.
Hal ini, lanjut Nixon, dikarenakan rumah adalah kebutuhan pokok, apalagi permintaan rumah juga didorong adanya pernikahan baru setiap tahunnya. "Walaupun pandemi orang tetap akan membeli rumah terutama untuk ditempati bagi pasangan baru, jadi yang mau beli rumah tetap ada,” tegasnya.
Seperti diketahui, Kementerian BUMN mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 2 triliun untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan nilai usulan PMN untuk BTN pada 2022 sebesar Rp 2 triliun. "BTN Rp 2 triliun, ada pengembangan bisnis," jelasnya.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, dari sisi modal, BTN merupakan salah satu yang paling rendah di antara bank-bank dalam skala yang sama atau di antara peers. Dalam beberapa tahun terakhir, perseroan lebih mengandalkan capital tier dua dengan penerbitan bond.
Ikuti Whatsapp Channel Republika