REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Penasihat Negara Myanmar sekaligus Ketua Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi menghadapi tambahan empat tuduhan korupsi yang baru-baru ini diajukan di Pengadilan Tinggi Wilayah Mandalay.
Menurut salah satu anggota kuasa hukumnya, Min Min Soe, dua kasus baru menjerat Suu Kyi sendiri. Sementara, dua kasus lainnya diajukan terhadap Suu Kyi dan sejumlah politisi Partai NLD.
Para pengacara tidak diberitahu pada tanggal berapa kasus-kasus tersebut diajukan.
“Hanya setelah kami menyerahkan surat kuasa, kami baru akan mengetahui detail kasusnya. Kami akan tahu siapa yang terlibat pada saat itu,” kata Min Min Soe dikutip dari media lokal Myanmar Now, Selasa (13/7).
Min Min Soe mengungkapkan Suu Kyi berencana memberikan surat kuasa kepada tim hukumnya pada Senin. Sidang pertama untuk kasus-kasus baru ini dijadwalkan digelar pada 22 Juli di Pengadilan Tinggi Wilayah Mandalay.
Suu Kyi yang ditangkap tak lama sebelum kudeta militer pada 1 Februari sudah menghadapi tujuh kasus. Rinciannya, enam kasus diajukan oleh junta dan satu kasus lain oleh warga sipil dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam.
Sebelumnya, pada 9 Juni lalu, junta Myanmar mengumumkan mereka menjerat Suu Kyi atas pelanggaran korupsi yang serius dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara jika terbukti. Suu Kyi dituduh menerima uang senilai 600.000 dolar AS atau setara dengan Rp 8,5 miliar dan sekitar 11,4 kilogram emas dari mantan Kepala Menteri Wilayah Yangon Phyo Min Thein.
Menurut tim Komisi Anti-Korupsi di bawah junta, suap itu diberikan dalam tiga kesempatan berbeda sebagai imbalan atas dukungan dan perlindungan terhadap bisnis milik Phyo Min Thein. Akan tetapi, Phyo Min Thein belum diadili.
Menurut salah satu anggota kuasa hukum Suu Kyi, Phyo Min Thein kemungkinan tampil sebagai saksi pemerintah atau saksi penuntut dalam kasus terhadap Suu Kyi. Myanmar diguncang kudeta militer pada 1 Februari dengan menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.
Militer berdalih pemilu yang mengantarkan Suu Kyi terpilih dengan suara terbanyak penuh kecurangan. Hingga 12 Juli, kelompok masyarakat sipil mencatat korban tewas sejak kudeta militer Myanmar mencapai 902 orang.