Senin 02 Aug 2021 16:48 WIB

JPPR: Baliho Politik saat Pandemi tidak Elok

Baliho untuk mendongkrak popularitas tokoh parpol saat pandemi Covid-19 tidak elok.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Mas Alamil Huda
Manager Pemantau JPPR, Alwan Ola (kedua kiri)
Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Manager Pemantau JPPR, Alwan Ola (kedua kiri)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - Koordinator Nasional Sekretaris Nasional (Seknas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby menilai, memasang baliho untuk mendongkrak popularitas tokoh partai politik saat pandemi Covid-19 tidaklah elok. Pasalnya, masyarakat saat ini tengah berjuang akibat dampak dari virus tersebut.

"Secara etika politik, para politisi kita yang mestinya menjadi negarawan, penopang kebijakan, dan kepanjangan tangan dari rakyat, saya kira tidak elok kalau kemudian masyarakat sedang menderita dan berjibaku, tetapi orang sedang berlomba-lomba merebut kekuasaan," ujar Alwan dalam sebuah diskusi daring, Senin (2/8).

Menurutnya, apa tujuan dan manfaat dari kekuasaan jika masyarakat yang memilihnya justru tak merasakan hal tersebut. Karena itulah, ia mengkritik sikap partai politik yang justru "berkampanye" untuk kepentingannya di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Kira-kira perebutan kekuasaan itu untuk siapa? Masyarakat ini sekarang sedang berdampak. Lalu apakah kekuasaan itu direbut untuk masyarakat ini atau masyarakat yang mana. Jadi secara etika ini tidak etis menyebar baliho-baliho di tengah masyarakat yang mengalami pandemi," ujar Alwan.

Para elite politik yang terpampang di baliho, kata Alwan, adalah sosok-sosok penting yang memegang kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 saat ini. Ia meminta, agar mereka tak tebar pesona untuk kepentingan elektabilitasnya semata.

"Saya kira ini menjadi satu ujian dalam menjaga kewarasan berdemokrasi kita. Karena kita sedang hidup di negara yang menuntut kita untuk hidup sehat, tetapi sistem negara dan politik kita sedang tidak sehat," ujar Alwan.

Di samping itu, baliho dinilainya hanya sebatas menjadi alat untuk mengenalkan sosoknya kepada para pemilih. Namun jika tak diikuti oleh kinerja yang baik, akan menjadi hal sulit untuk menggaet pemilih kritis yang disebutnya ada sekira 60 persen. 

"Popularitas itu tidak membekas di pemilih kritis, karena saat ini kita membutuhkan satu kerja nyata. Jadi hanya sebatas memasang baliho, tapi tidak ada kerja yang nyata, saya kira masyarakat kita sudah sangat kritis untuk menentukan pilihan-pilihan," ujar Alwan.

Diketahui, saat ini di sejumlah wilayah sudah terpampang baliho-baliho yang menampilkan elite partai politik. Beberapa di antaranya adalah Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement