REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan monitoring terkait pendistribusian bantuan sosial beras (BSB) untuk masyarakat terdampak PPKM di tengah pandemi Covid-19. Risma juga mengaku, terus mencermati dinamika dalam penyaluran BSB di sejumlah daerah.
Risma pun mengaku, menerima laporan terkait beberapa kasus dimana kualitas beras dirasakan kurang memuaskan oleh masyarakat. Dia mengatakan, penyaluran BSB tersebut melibatkan sejumlah instansi berdasarkan penugasan yang sudah ditentukan.
"Saya sudah mendapatkan laporan soal itu. Memang ada beberapa kasus dimana kualitas beras kurang baik. Tapi itu volumenya kecil, dibandingkan dengan total beras yang kualitasnya baik. Kalau pun ada yang rusak misalnya, langsung diganti dengan yang baru," kata Risma di Surabaya (9/8).
Risma menjelaskan, penyaluran BSB melibatkan sejumlah instansi sesuai dengan penugasan yang telah ditetapkan. Untuk BSB 10 kilogram, Kemensos berperan menyerahkan data penerima bantuan kepada Kementerian Keuangan. Sementara beras dan penyalurannya oleh Perum Bulog. Untuk BSB 5 kilogram, lanjut Risma, distribusi menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menemukan, beras bantuan sosial untuk masyarakat Bangkalan yang kualitasnya kurang baik. Emil pun melarang Bupati Bangkalan mendistribusikan bantuan beras yang disalurkan melalui Kemensos tersebut. Emil juga meminta agar total 1.500 kemasan beras berisi masing-masing 5 kilogram tersebut agar disimpan dan jangan sampai ada yang sampai ke tangan masyarakat.
"Jadi tadi sudah kita saksikan sendiri bahwa kualitas beras memang tidak baik. Jadi kami menyampaikan kepada Pemkab Bangkalan, jangan didistribusikan dulu. Kita akan segera clearkan dan pastikan terlebih dulu," kata Emil.
Emil mengatakan, telah meminta Dinas Sosial Provinsi Jatim untuk segera mencari pengganti beras bantuan dari Kemensos RI. Hal ini tak lain sebagai wujud percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang telah menanti bantuan tersebut.
"Saya juga sudah sampaikan ke Kadinsos Provinsi Jatim, jangan sampai terlalu lama penggantinya. Dalam hitungan hari sudah harus sampai, karena masyarakat sudah menunggu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika