Jumat 20 Aug 2021 04:32 WIB

Perikatan Nasional Dukung Ismail Sabri Jadi Perdana Menteri

Perikatan Nasional dengan suara bulat setuju untuk menominasikan Ismail Sabri

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih
 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob
Foto: Istimewa/Kedutaan Besar Malaysia
Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR - Perikatan Nasional (PN) dengan suara bulat setuju untuk menominasikan mantan wakil perdana menteri, Ismail Sabri bin Yaakob, sebagai calon Perdana Menteri Perikatan Nasional yang baru. Ketua PN Muhyiddin Yassin mengemukakan hal itu dalam pernyataan pers di Kuala Lumpur, Kamis (19/8).

Seluruh 50 anggota parlemen dari partai koalisi PN, yaitu 31 parlemen BERSATU, 18 PAS, dan satu STAR telah menyerahkan surat pernyataan ke Istana Negara pada 18 Agustus 2021. Surat itu menyatakan dukungan untuk Ismail Sabri bin Yaakob sebagai calon perdana menteri.

Baca Juga

"Empat anggota parlemen independen Pro-PN juga melakukan hal yang sama. Saya juga sudah berkonsultasi dengan pimpinan partai GPS dan PBS membentuk Perikatan Nasional sebelumnya untuk mengambil resolusi serupa," katanya.

Dia menyebut keputusan ini diambil untuk menjamin kelangsungan kebijakan PN fokus memerangi Covid-19 dan merehabilitasi negara hingga tiba saatnya Pemilihan Umum diselenggarakan untuk mengembalikan amanah kepada rakyat.

"Keputusan ini juga berarti bahwa PN mengutamakan stabilitas politik dan kesejahteraan rakyat di atas politik balas dendam dalam persaingan kekuasaan," jelas Muhyiddin. Ketika dihadapkan pada situasi krisis, ujar dia, politisi harus bermurah hati demi rakyat dan negara.

"Sejalan dengan prinsip-prinsip PN untuk mempertahankan sebuah pemerintahan yang berintegritas, saya ingin tekankan bahwa dukungan PN terhadap Ismail Sabri Yaakob yang juga Wakil Presiden UMNO adalah bersyarat," katanya.

Jika diangkat sebagai perdana menteri oleh Yang di-Pertuan Agong, pihaknya memastikan anggota kabinet yang akan diangkat nantinya terdiri dari mereka yang berintegritas, dapat dipercaya, dan bebas dari tuntutan pidana di pengadilan. Pemerintah Perikatan Nasional di bawah kepemimpinannya juga harus melanjutkan praktik menghormati prinsip pemisahan kekuasaan, melindungi independensi peradilan, dan menegakkan konsep monarki konstitusional.

"Saya berharap proses pengangkatan perdana menteri yang baru dapat berjalan lancar dan dapat diselesaikan dalam waktu dekat sesuai dengan persyaratan konstitusi federal," katanya.

Sebagai Ketua Perikatan Nasional, pihaknya akan terus mengabdi kepada rakyat dan mempersiapkan partai untuk menghadapi Pemilihan Umum ke-15 ketika saatnya tiba.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement