REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar bisa bangkit dan tetap eksis di tengah pandemi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM menyelenggarakan kegiatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (26/8).

Kegiatan itu bertujuan agar Pemerintah Daerah serta Lembaga Penyalur KUR dan Penjamin KUR dapat turut mendorong penyaluran KUR. Tujuannya mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Ini merupakan upaya Pemerintah yang seimbang antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. KUR saat ini bunganya disubsidi 3 persen sampai akhir tahun ini dan kami sedang bicara dengan OJK agar restrukturisasi ini bisa dilanjutkan. Jadi perbankan diharapkan dapat lebih mendorong usaha kecil, menengah dan mikro," ujar Airlangga.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kata dia, jumlah kredit yang disalurkan UMKM harus naik menjadi 30 persen pada 2024. Artinya dari total kredit, 30 persen di antaranya diberikan ke pelaku UMKM.

Ia mengatakan, upaya pemerintah melalui program KUR dan berbagai indikator ekonomi yang menggambarkan tren perbaikan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021 sebesar 7,07 persen year on year (yoy).

Selama masa pandemi, Pemerintah telah mengeluarkan relaksasi kebijakan KUR antara lain, peningkatan KUR tanpa agunan tambahan dari 50 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah, tambahan subisidi bunga KUR sebesar 6 persen pada 2020 dan 3 persen pada 2021.

Kemudian penundaan pembayaran angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR, serta relaksasi persyaratan administrasi. Pencapaian realisasi KUR pada masa pandemi 2020 tercatat sebesar Rp 198,53 triliun atau lebih baik dibandingkan pada masa sebelum Covid-19 yaitu sebesar Rp 140,1 triliun pada 2019. 

Pada Januari 2021 sampai 23 Agustus 2021, realisasi KUR telah mencapai Rp 167,19 triliun atau 58,66 persen dari target 2021 sebesar Rp 285 triliun (setelah perubahan target). Dana tersebut telah disalurkan kepada kepada 4,53 juta debitur.

Sesuai kebijakan prioritas KUR 2021, pelaksanaan KUR digunakan demi mendukung korporatisasi petani dan nelayan, serta disalurkan kepada kelompok atau klaster dengan skema KUR Khusus. Hingga 23 Agustus 2021, realisasi penyaluran KUR Pertanian telah mencapai Rp 50,3 triliun atau 71,8 persen dari target Rp 70 triliun.

Adapun realisasi KUR di Provinsi Sulawesi Tengah sejak Januari 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 telah mencapai Rp 1,96 triliun kepada 51.539 debitur. Porsi penyaluran KUR di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2021 per sektor terbesar disalurkan pada sektor perdagangan (41,92 persen) dan disusul sektor pertanian, perburuan dan kehutanan (39,67 persen), dan jasa-jasa (10,49 persen).

“Pemerintah berharap dalam penanganan pemulihan ekonomi ini KUR bisa terus didorong. Apalagi Provinsi Sulawesi Tengah potensi hortikulturanya luar biasa,” kata Airlangga.

Sektor pertanian merupakan salah satu andalan bagi perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut sejalan dengan penyaluran KUR pertanian jagung di provinsi tersebut sejak Januari 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 mencapai Rp 36,05 miliar yang disalurkan kepada 1.662 debitur. Tiga daerah tertinggi yang menerima penyaluran KUR di Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Buol (Rp 16,1 miliar), Kabupaten Parigi Moutong (Rp 4,01 miliar), dan Kabupaten Banggai (Rp 3,06 miliar).

Ikuti Whatsapp Channel Republika