REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Iran dan Suriah berjanji untuk mengambil 'langkah besar' untuk menghadapi sanksi-sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat (AS). Dua sekutu regional itu mengatakan hubungan mereka akan semakin kuat di bawah pemerintah Iran yang baru.
Pengumuman itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran yang baru Hossein Abdollahian saat ia berkunjung ke Damaskus dan diterima Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad.
Iran merupakan salah satu pendukung terkuat Presiden Suriah Bashar Assad. Teheran mengirimkan ribuan prajuritnya untuk membantu pemerintah Suriah dalam konflik yang sudah berlangsung selama 10 tahun dan menewaskan setengah juta orang dan memaksa 23 juta lainnya mengungsi.
Dengan bantuan Rusia dan Iran kini pasukan pemerintah Suriah menguasai sebagian besar negara itu. Namun, sudah lama Suriah tertekan oleh sanksi-sanksi AS dan Uni Eropa.
Sanksi-sanksi Kementerian Keuangan AS mengincar jaringan Suriah, Iran dan Rusia yang mana bertanggung jawab mengirimkan minyak ke pemerintah Suriah. Mantan Presiden AS Donald Trump menerapkan sanksi ke Iran setelah ia menarik Washington dari perjanjian nuklir Iran 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2018 lalu. Sanksi-sanksi AS membuat Suriah mengalami kelangkaan bahan bakar.
Mereka mengandalkan pengiriman minyak dari Iran yang menjadi target serangan dalam beberapa tahun terakhir. Suriah dan Iran yakin Israel sebagai dalang di balik serangan-serangan tersebut.
"Kepemimpinan dua negara akan bersama-sama mengambil langkah besar untuk menghadapi terorisme ekonomi dan mengurangi tekanan pada rakyat kami," kata Amir-Abdollahian seperti dikutip Alarabiya, Senin (30/8) .
Kunjungan Amir-Abdollahian dilakukan satu hari setelah ia ditunjuk mewakili Iran dalam pertemuan yang akan dihadiri negara-negara Timur Tengah. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengurangi ketegangan di kawasan.
Amir-Abdollahian menggambarkan Suriah sebagai 'tanah perlawanan'. Ia menambahkan Damaskus dan Teheran telah bekerja sama 'di lapangan dan meraih kemenangan bersama.'
Ikuti Whatsapp Channel Republika