REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo menandatangani nota kesepahaman tentang kemitraan koperasi, UMKM/IKM dalam rantai pasok BUMN di Jakarta, Jumat (3/9). Erick mengatakan kerja sama ini merupakan upaya pemerintah dalam membangkitkan UMKM akibat tekanan pandemi.
"Kalau kita mengaca bagaimana bangsa Indonesia terus bangkit dari krisis ke krisis, Itulah salah satu kekuatan bangsa kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa terus semangat dan bangkit," ujar Erick.
Erick mengatakan Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi pada 1998 yang lebih mengarah pada proses keuangan. Erick menyebut krisis yang terjadi saat ini memiliki dampak yang lebih menyeluruh, mulai dari aspek kesehatan dan perekonomian.
"Krisis 98 itu lebih krisis moneter, keuangan, yang terdampak adalah perusahaan dan korporasi besar, tapi hari ini UMKM benar-benar terdampak dan itu 99 persen pembukaan lapangan kerja dan juga sebenarnya ekonomi yang realitanya UMKM adalah tulang punggung negara ini," ucap Erick.
Kata Erick, BUMN sebagai perusahaan milik negara tidak berdiam diri dalam kondisi saat ini. Erick mengatakan BUMN dalam sepuluh tahun terakhir memang telah berkontribusi dalam pemasukan sebesar Rp 3.290 triliun kepada negara berupa pajak, dividen, dan PNBP yang sangat membantu negara dalam menjalankan program-program untuk membantu masyarakat. Namun, Erick menyebut hal ini belum cukup. Erick meyakini BUMN memiliki kemampuan lebih besar dalam memberikan kontribusi bagi negara.
"Oleh karena itu, sejak krisis ini terjadi, kami daripada menunjuk itu dan ini harus diperbaiki, tetapi kita menunjuk diri kita sendiri, kita transformasi diri kita sendiri, kita memastikan BUMN tidak menjadi menara gading, namun harus dekat dengan program UMKM dan dekat dengan rakyat," ungkap Erick.
Melalui Peraturan Menteri, Erick mengeluarkan kebijakan untuk membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejak 17 Agustus 2020, proyek BUMN senilai Rp 250 juta hingga Rp 14 miliar akan diberikan kepada UMKM dalam platform pasar digital (PaDi) UMKM.
"Saya rasa direksi masih ingat bahwa kita harus membuka diri, tidak boleh ada satu BUMN dan satu BUMN lagi menjadi kartel, saling trading, saling suplai satu sama lain, apakah itu seragam, air minum, enggak boleh lagi," lanjut Erick.
Erick bersyukur program PaDi UMKM yang dimulai dengan 20 BUMN saat ini telah diikuti sebanyak 42 BUMN untuk 9.600 UMKM. Erick menyebut program PaDi UMKM juga telah mencapai 130 ribu transaksi dengan nilai transaksi sebanyak Rp 10,3 triliun hingga Agustus lalu.
Tak hanya menggulirkan program PaDi UMKM sebagai akses pasar para pelaku UMKM, Erick juga ingin adanya peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam produk UMKM yang diserap BUMN.
"Tadi akses pasarnya, sekarang TKDN lokal untuk di industrinya, apakah tabungnya Pertashop, PLN yang jenis apanya, dan lainnya, yang nilai transaksinya Rp 53,2 miliar kalau tidak salah. Saya yakin kalau direksi BUMN mau, nilainya insyaAllah 10 kali lipat di tahap awal," kata Erick.
Erick berpesan kepada UMKM untuk menjaga standar dan kurasi dari setiap yang memang benar-benar dari UMKM dan mayoritas buatan lokal. Pun dengan Kemenperin yang Erick minta untuk melakukan kurasi dan menjaga standarisasi.
Erick menilai keberpihakan terhadap TKDN sangat penting bagi BUMN dalam menjaga kualitas agar bisa terus bersaing di market dan pasar global.
"Saya sangat berharap kerja sama ini bisa ditingkatkan dan InsyaAllah kami di BUMN sangat membuka diri di kondisi seperti ini dan tentu dengan segala dukungan yang ada, saya akan memastikan hal ini terjadi. Terima kasih juga untuk direksi yang terus berkomitmen dalam mendukung transformasi yang ada di BUMN itu sendiri," kata Erick menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika