REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan wakil presiden Indonesia sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia, Jusuf Kalla menilai bahwa masa depan Afghanistan akan tergantung dengan bagaimana Taliban akan bersikap. Jika Taliban bersikap terbuka dan memenuhi komitmennya untuk membentuk pemerintahan yang inklusif, ia berpendapat bahwa pemerintahan Afghanistan ke depan akan menjadi lebih baik karena memperoleh kepercayaan dari masyarakat internasional. Hal itu akan memungkinkan masuknya investasi untuk membantu perekonomian negara itu.
"Jadi berbagai risiko akan muncul, tapi harapan ke depannya, selama dia terbuka, ya kita menunggu apa yang dikatakan itu dilakukan, saya kira akan berlanjut dengan pemerintahan yang baik. Tapi begitu tidak dilaksanakan, maka dunia akan tidak mengakui pemerintahan itu. Kalau dunia tidak mengakui pemerintahan itu, maka ekonomi tidak jalan, tidak ada investasi," ujar JK dalam webinar Center for Dialogue and Cooperation among Civilisations(CDCC), Jakarta, Jumat.
Sementara itu, dalam diskusi yang sama, pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) menegaskan bahwa diplomasi yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani krisis di Afghanistan adalah untuk mewujudkan Afghanistan yang stabil, aman dan makmur. Diplomasi juga dilakukan buat melindungi keselamatan WNI.
"Jadi selain berupaya melindungi keselamatan WNI, diplomasi yang dilakukan pemerintah juga bertujuan untuk mendorong terwujudnya Afghanistan baru yang stabil, aman dan makmur," kata Direktur Jenderal urusan Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI AbdulKadir Jailani
Dalam misi melindungi dan menyelamatkan WNI dari krisis di Afghanistan, Abdul Kadir menyatakan bahwa diplomasi menjadi kunci keberhasilan misi evakuasi WNI. Menurut ini merupakan misi kemanusiaan paling rumit yang pernah diupayakan Kemlu RI.
Oleh karena itu, pemerintah sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh beberapa negara melalui upaya diplomasi sehingga memungkinkan evakuasi 26 WNI dan beberapa WNA berjalan dengan baik.
Sementara itu, dalam upaya membantu mewujudkan Afghanistan baru yang stabil, aman dan makmur, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya diplomatik. Salah satunya dengan bertemu dengan delegasi Taliban untuk menyampaikan harapan masyarakat internasional agar Taliban membentuk pemerintahan yang inklusif, menghormati hak-hak perempuan dan berjanji bahwa mereka tidak akan mengizinkan aktivitas terorisme apa pun di Afghanistan.
Pemerintah Indonesia, kata dia, akan secara optimal menggunakan mesin diplomasinya di beberapa negara untuk melihat sikap negara lain dan terus mengawal komitmen Taliban melakukan rekonsiliasi nasional dan memenuhi janji-janjinya sehingga mereka bisa mewujudkan Afghanistan yang stabil, aman dan makmur.
Abdul Kadir mengatakan bahwa tantangan terbesar Taliban adalah memenuhi komitmen mereka terhadap masyarakat internasional. Oleh karena itu, menurut dia, mereka harus bekerja keras untuk mengatasi tantangan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika