Rabu 15 Sep 2021 17:04 WIB

Duta Besar China Dilarang Kunjungi Parlemen Inggris

Kunjungan Dubes diblokir sebagai tanggapan sanksi China terhadap politisi Inggris

Red: Nur Aini
Duta Besar China untuk Inggris dilarang untuk mengunjungi Parlemen Inggris
Duta Besar China untuk Inggris dilarang untuk mengunjungi Parlemen Inggris

 

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Duta Besar China untuk Inggris dilarang untuk mengunjungi Parlemen Inggris, sementara undangan yang diterimanya untuk mengunjungi Dewan Perwakilan dicabut pada Selasa (14/9).

Baca Juga

Menurut media lokal Daily Telegraph, langkah itu dilakukan sebagai tanggapan atas sanksi oleh China terhadap lima anggota parlemen Konservatif dan dua anggota Dewan Bangsawan pada Maret. China telah menjatuhkan sanksi pada 10 organisasi dan individu Inggris termasuk mantan pemimpin Partai Konservatif Duncan Smith atas dugaan penyebaran kebohongan dan disinformasi atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.

Ketua Dewan Perwakilan Sir Lindsay Hoyle dan Lord John McFall, kepala bangsawan di majelis tinggi, memblokir duta besar China Zheng Zeguang, yang dijadwalkan menghadiri resepsi yang diselenggarakan oleh kelompok semua partai pada Rabu.

“Saya secara teratur mengadakan pertemuan dengan duta besar dari seluruh dunia untuk membangun hubungan yang langgeng antara negara dan anggota parlemen,” kata Hoyle kepada The Daily Telegraph.

“Tetapi saya merasa tidak pantas bagi duta besar China untuk bertemu di lahan Dewan Perwakilan dan di tempat kerja kami sementara negaranya memberlakukan sanksi terhadap beberapa anggota kami,” kata dia.

Hoyle mengatakan jika sanksi itu dicabut, maka hal itu tidak akan menjadi masalah.

"Saya tidak mengatakan pertemuan itu tidak bisa dilanjutkan. Saya hanya mengatakan itu tidak bisa terjadi di sini selama sanksi masih berlaku," kata dia.

Politisi yang terkena sanksi China adalah Sir Iain, Tom Tugendhat, Nus Ghani, Neil O'Brien dan Tim Loughton. Mereka memelopori kampanye yang menyerukan sanksi terhadap China atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia warga Uighur.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement