REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Polisi India menangkap putra Menteri Dalam Negeri Junior Ajay Mishra, Ashish Mishra, setelah sembilan orang petani tewas dalam aksi protes yang menentang undang-undang pertanian yang kontroversial di India utara.
Petugas polisi Upendra Agarwal mengatakan, Ashish Mishra ditahan setelah diinterogasi selama sehari di Lakhimpur Kheri, sebuah kota di negara bagian Uttar Pradesh.
Para pemimpin pertanian menuduh sebuah mobil milik menteri menabrak sekelompok petani yang sedang melakukan aksi protes di Lakhimpur Kheri pada Ahad (10/10), dan menewaskan empat orang. Mereka mengatakan, putra menteri berada di dalam kendaraan pada kejadian tersebut.
Ajay Mishra mengatakan, putranya tidak hadir dalam insiden itu. Dia menjelaskan, mobil yang dikendarai oleh sopirnya kehilangan kendali dan menabrak para petani. Sebelum menabrak kerumunan, mobil tersebut sempat dilempari batu oleh demonstran.
Seperti dilansir Aljazirah, Senin (11/10), polisi mengatakan, Ashish Mishra ditangkap setelah dia gagal memberikan bukti yang mendukung. Dia tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dia tidak ada di salah satu dari tiga kendaraan yang menabrak kerumunan petani. Penangkapan itu terjadi sehari setelah pengadilan tinggi India mengkritik pemerintah negara bagian karena tidak menangkap Ashish Mishra.
Ashish Mishra kemudian diminta datang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun dia membuat polisi menunggu salama beberapa jam, sebelum mengirim pesan bahwa dia tidak sehat dan tidak bisa datang.
Seorang pemimpin petani, Darshan Pal, dan seorang pemimpin partai oposisi Kongres, Akhilesh Singh, telah menuntut pencopotan Ajay Mishra dari kabinet pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi.
Sejauh ini, polisi telah menangkap enam orang dan mengajukan tuntutan pidana terhadap 14 lainnya, termasuk Ajay Mishra, sehubungan dengan kematian empat petani. Polisi juga mengatakan, mereka menemukan jasad seorang jurnalis lokal.
Kekerasan terjadi dalam aksi protes para petani pada Ahad. Kekerasan tersebut menandai eskalasi protes berkelanjutan terhadap undang-undang pertanian yang menurut petani akan menghancurkan mata pencaharian mereka. Protes berlangsung sejak pemerintah mengesahkan undang-undang pertanian pada September lalu. Hal ini telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemerintahan Modi.
Pemerintah mengatakan, perubahan dalam undang-undang diperlukan untuk memodernisasi pertanian dan meningkatkan produksi melalui investasi swasta. Tetapi para petani mengatakan, undang-undang tersebut akan menghancurkan pendapatan mereka, karena pemerintah tidak lagi menerapkan mekanisme batasan harga jual hasil panen. Sehingga petani akan menjual hasil panen ke perusahaan dengan harga lebih murah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika