REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Pejabat tinggi Taliban dijadwalkan menggelar pembicaraan dengan perwakilan Pemerintah Turki pada Kamis (14/10). Kedua belah pihak bakal membahas sejumlah isu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taliban Abdul Qahar Balkhi mengungkapkan, undangan pertemuan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu. Ini bakal menjadi pertemuan tingkat tinggi pertama Turki dengan Taliban sejak kelompok tersebut mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada pertengahan Agustus lalu.

Balkhi mengatakan, delegasi kelompoknya dipimpin Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Mutaqqi. “Delegasi itu akan mengadakan pembicaraan dengan pejabat senior Turki mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan bersama,” kata Balkhi lewat akun Twitter pribadinya, dikutip laman Anadolu Agency.

Menurut Balkhi, beberapa isu yang bakal dibahas antara lain peningkatan hubungan bilateral, perdagangan, bantuan kemanusiaan, migrasi, dan masalah keamanan. Sebelumnya perwakilan Taliban telah melakukan pertemuan dengan pejabat Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa di Doha, Qatar.

Taliban mengungkapkan, pembicaraan dengan Washington berjalan baik. Mereka mengatakan, Negeri Paman Sam setuju memberikan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan. Taliban mengatakan, AS sepakat untuk tidak menghubungkan bantuan kemanusiaan dengan pengakuan formal terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Sementara pernyataan dari pihak AS kurang definitif. Ia hanya mengatakan bahwa kedua belah pihak membahas pemberian bantuan kemanusiaan yang kuat dari AS kepada rakyat Afghanistan.

Senada dengan Taliban, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan, pembicaraan yang berlangsung di Doha berjalan terbuka dan profesional. Dia kembali menekankan, AS bakal menilai Taliban dari tindakannya, bukan hanya kata-kata atau janji-janjinya.

Meski pertemuan di Doha bukan sebagai pengakuan kepada Taliban, perwakilan AS tetap membahas beberapa isu. “Delegasi AS fokus pada masalah keamanan dan terorisme serta perjalanan yang aman bagi warga AS, warga negara asing lainnya dan mitra Afghanistan kami, serta pada hak asasi manusia (HAM), termasuk partisipasi yang berarti dari perempuan dan anak perempuan dalam semua aspek masyarakat Afghanistan,” kata Price pada Ahad (10/10). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika