REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Deden Mochamad Idhani mengungkapkan, melandainya kasus Covid-19 dan melonggarnya PPKM berdampak pada peningkatan kebutuhan BBM, baik untuk retail maupun industri. Kebutuhan BBM jenis gasoline (pertalite dan pertamax series) dan gasoil (biosolar dan dex series) meningkat hingga 12 persen untuk wilayah Jawa Timur.
“Bahkan untuk solar subsidi di Jawa Timur, konsumsi harian sejak September mengalami peningkatan 16 persen dibandingkan rerata harian di periode Januari sampai Agustus 2021," ujar Deden tertulis, Rabu (19/10).
Pertamina Patra Niaga diakuinya terus memastikan stok maupun proses penyaluran berjalan dengan aman dan baik. Selain penambahan penyaluran, Pertamina juga memastikan kecukupan dan distribusi Solar subsidi, mengoptimalkan produksi kilang, serta melakukan monitoring penyaluran agar tepat sasaran antara lain dengan sistem digitalisasi dan pemantauan secara real time melalui Pertamina Integrated Command Centre (PICC).
"Pertamina berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan paralel secara terpusat kami akan berkoordinasi dengan BPH Migas untuk penambahan kuota solar subsidi,” ujar Deden.
Deden mengaku, Pertamina Patra Niaga terus melakukan penghitungan proyeksi kebutuhan solar subsidi dan memastikan suplai yang dilakukan dapat memenuhi peningkatan demand yang terjadi. Adapun untuk stok dan penyaluran BBM nonsubsidi seperti Dexlite, Pertamina Dex, Pertamax, dan Pertalite, Pertamina dipastikan dalam kondisi aman. Ia pun mengingatkan masyarakat tidak khawatir karena ketersediaan terjamin.
Deden mengatakan, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menyalurkan solar subsidi bisa tepat sasaran sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014. Menurutnya, jika lembaga penyalur atau SPBU terindikasi dan terbukti terjadi penyelewengan Pertamina tidak segan memberikan sanksi tegas.
Hingga Oktober, diakuinya terdapat 6 SPBU yang berada di regional Jatimbalinus telah diberikan sanksi berupa penghentian suplai atau penutupan sementara, maupun sanksi seperti penggantian selisih harga jual solar subsidi akibat melakukan penyaluran yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. "Penyelewengan yang dilakukan misalkan adalah traksaksi yang tidak wajar, pengisian jeriken tanpa surat rekomendasi, dan pengisian ke kendaraan modifikasi,” kata Deden.
Pertamina Patra Niaga juga menghimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Pertamina Patra Niaga akan terus berkoordinasi intens dengan aparat untuk kembali menindak tegas penyimpangan penyaluran solar yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika