Jerman dan empat anggota Uni Eropa (UE) lainnya telah meluncurkan sebuah inisiatif untuk membentuk kekuatan reaksi cepat di seluruh blok guna menghadapi krisis militer di masa depan, kantor berita Jerman dpa melaporkan pada Kamis (21/10).

Inisiatif yang melibatkan Finlandia, Belanda, Portugal, dan Slovenia itu bertujuan untuk memperluas kelompok tempur Uni Eropa yang sudah ada, yaitu unit militer multinasional yang masing-masing terdiri dari 1.500 personel yang siaga menangani krisis. Pasukan baru itu juga diperkirakan akan mencakup kemampuan luar angkasa dan siber, bersama dengan pasukan khusus dan transportasi udara.

Kelima negara tersebut mengatakan tragedi di Afganistan telah menunjukkan bahwa UE harus dapat bertindak cepat, demikian menurut sebuah dokumen yang dikutip oleh dpa. Untuk tujuan tersebut, ketersediaan, kesiapan, penyebaran, dan kompetensi pasukan harus ditingkatkan, kata dokumen itu menambahkan.

Pasal perjanjian UE dapat diaktifkan kembali

Untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar, kelima negara juga mengusulkan penggunaan Pasal 44 Perjanjian UE, yang belum pernah diaktifkan sebelumnya.

Pasal tersebut memungkinkan koalisi negara-negara anggota yang bersedia untuk melakukan kegiatan keamanan dengan izin dari negara-negara lain yang tidak berpartisipasi.

Rencana tersebut juga meminta negara-negara anggota UE untuk memanfaatkan lebih banyak pengaturan kerja sama regional.

Namun, rencana tersebut tidak memuat proposal khusus mengenai ukuran kekuatan dalam hal jumlah personel.

Dokumen itu hanya mengatakan bahwa pasukan darat harus memiliki kekuatan brigade atau sekitar 5.000 tentara.

Menhan Jerman sambut baik perluasan unit militer

Menteri Pertahanan Jerman Annegret Kramp-Karrenbauer tampak optimis dengan proposal tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan penyiar Jerman Deutschlandfunk, dia mengatakan bahwa meskipun pasukan UE di dalam NATO tidak dapat berfungsi tanpa dukungan Amerika Serikat, pasukan reaksi akan menawarkan bantuan tambahan, tetapi bukan pengganti pasukan AS.

Sementara itu, partai kiri-jauh Jerman mengecam rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa para pemimpin mengambil kesimpulan yang salah dari Afganistan.

"Uni Eropa tidak membutuhkan kekuatan intervensi baru. Uni Eropa harus menjadi aliansi sipil," kata Wakil Ketua Partai Tobias Pflueger kepada dpa. Masalah di Afganistan adalah negara-negara berusaha untuk "mendemokrasikan sebuah negara dengan cara militer," katanya.

"Uni Eropa tidak membutuhkan kekuatan intervensi baru. Uni Eropa harus menjadi aliansi sipil," tambah Pflueger. (ha/gtp)

Ikuti Whatsapp Channel Republika