REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW— Pemerintah militer Myanmar mengatakan pada Jumat (22/10) mereka menolak keputusan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara yang mengecualikan pemimpin junta dari pertemuan puncak sekawasan dan hanyamengundang tokoh non-politik Myanmar.

Kementerian luar negeri junta Myanmar mengatakan dalam rilis pers bahwa kepala negara atau pemerintahan Myanmar memiliki hak penuh dan setara untuk berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

KTT ASEAN dijadwalkan pada 26-28 Oktober. Masih belum jelas siapa yang sekarang akan mewakili Myanmar dalam pertemuan tersebut, jika ada.

"Myanmar tidak akan berada dalam posisi untuk menerima hasil apapun dari diskusi dan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan, tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN," kata Kementerian Luar Negeri junta dalam rilisnya.